“Kita sepakat bersama untuk penanganan inflasi Aceh melalui gerakan pangan, ketika kita bisa menghasilkan pangan penyumbang inflasi akan mampu menekan laju inflasi,” katanya.

Achris menambahkan, Covid-19 yang masih belum reda dan perang Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda kapan usai menjadi salah satu penyebab perlambatan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, lanjut Achris, per 3 September Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Pemerintah menyadari, penyesuaian BBM akan memberikan second round effect atau dampak rambatan dengan naiknya produk barang dan jasa.

“Pemerintah Pusat dan Daerah bersama BI tentu akan menjaga inflasi tetap terkendali terutama harga pangan. Dampak rambatan kebijakan ini perlu diantisipasi. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, Pemerintah memberikan bansos dan BLT,” ujar Achris.

Sementara itu Kepala DJBC Aceh Safuadi menjelaskan, penyesuaian harga BBM harua dilakukan oleh Pemerintah karena subsidi dan kompensasi BBM belum tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh orang mampu.

“Penyesuaian harga BBM dapat menurunkan tambahan beban subsidi dan kompensasi dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan rentan sehingga lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Oleh karena itu, Pemerintah akan memberikan Bansos tambahan sebesar Rp24,17 triliun guna menekan kemiskinan,” ujar Safuadi. []