Sekretaris Umum DPP IKAL Aceh, Yusri Kasim. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh, Yusri Kasim, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Dr. Otto Syamsuddin Ishak yang menyerukan pentingnya mengumpulkan kepala daerah kabupaten/kota terpilih hasil Pilkada dalam sebuah kegiatan retreat. Hal ini disampaikan Yusri melalui pesan WhatsApp kepada redaksi Dialeksis.com, Selasa (31/12/2024).

Menurut Yusri, gagasan tersebut sangat strategis untuk dilakukan di awal masa kepemimpinan baru di Aceh. 

“Retreat kepala daerah ini penting untuk membangun dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, semua kepala daerah perlu memiliki visi yang senada dan saling mendukung, terutama dalam menyelaraskan kebijakan dan program pusat dengan visi dan misi Aceh,” ujar Yusri.

Lebih jauh, Yusri menegaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk mengikis ego sektoral maupun ego sentris wilayah yang kerap menjadi hambatan dalam pembangunan daerah. 

“Kita ingin semua pihak, dari provinsi hingga kabupaten/kota, bergerak dengan tujuan yang sama, yaitu memajukan Aceh secara kolektif. Tidak ada ruang untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang utama adalah merealisasikan visi dan misi Muzakir Manaf dan Fadhullah,” tegasnya.

Yusri juga menambahkan bahwa retreat semacam ini bukan sekadar acara simbolis, tetapi menjadi momen penting untuk menyatukan persepsi dan memastikan koordinasi yang lebih baik.

“Aceh membutuhkan kerja tim yang solid. Ini bukan hanya soal membangun infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga membangun hubungan antar-pemimpin daerah yang harmonis,” katanya.

Ia menilai, langkah ini juga selaras dengan kebutuhan Aceh untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional. 

“Jika semua pihak dapat bergerak secara sinergis, Aceh tidak hanya mampu mengejar ketertinggalan, tetapi juga berkontribusi lebih besar bagi Indonesia. Retreat ini adalah langkah awal untuk menuju ke sana,” ungkapnya.

Gagasan ini, menurut Yusri, mencerminkan upaya menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada hasil. 

“Kita ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Kolaborasi adalah kunci untuk memastikan hal itu tercapai,” pungkasnya. [ra]