Foto: Humas Pemerintah Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pagi masih basah oleh hujan semalam. Rombongan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr. Taqwallah, M.Kes ditemani Sekda Aceh Utara Abdul Aziz, menuju Pukesmas, Kantor Camat dan SMA Nisam. Iringan mobil melewati jalanan yang masih basah.

Melewati pematang sawah, kedua Sekda berbincang-bincang di mobil. Mereka bertukar informasi, saling mendengar ketika yang satu bicara tentang tugas masing-masing.

"Kasat mata SMA mana yang lebih unggul," tanya Sekda Aceh, yang kemudian dijawab dengan cepat oleh Sekda Aceh Utara.

Keduanya baru saja meninjau Gerakan Bereh di SMA Nisam. "Saya mau lihat ruang guru," kata Taqwallah yang beralasan ruang gurulah yang paling penting diperhatikan, baru ruang sekolah. Sekda Aceh itu juga terlihat senang dengan perubahan yang terjadi.

Kepala Sekolah SMA Nisam mengaku, perbaikan terjadi karena dorongan Gerakan Bereh. "Kami langsung bertindak bereh-bereh," kata Kepala Sekolah, Sabtu (6/12).

Kepada ia Sekda Aceh meminta untuk makin meningkatkan kualitas Bereh agar bermanfaat langsung bagi usaha memperbaiki mutu pendidikan.

"Seragam penting, tapi utamakan dulu guru dan murid, baru selebihnya simbol-simbol, semua penting, hanya harus tahu apa yang perlu lebih dahulu diutamakan agar berdampak bagus dalam pelayanan menuju mutu pendidikan," tambah Taqwallah.

Hal yang sama juga ditekankan saat mengunjungi Pukesmas Nisam. Diakui Sekda Pukesmas sudah bagus kebersihannya, hanya perlu ditingkatkan lagi dalam hal-hal lain yang ujungnya dapat lebih maksimal membantu pelayanan ke pasien.

Tinjauan paska dijalankan Gerakan "Bereh" juga terlihat sukses diterapkan di Kantor Camat Nisam sehingga tidak ada lagi yang "diobrak-abrik" oleh Sekda Aceh. "Kita semakin yakin, pelayanan ke masyarakat akan terus membaik," kata Taqwallah.

Di mobil, Sekda Aceh dan Sekda Aceh Utara kembali berdialog. "Kiban cara loen bimbing, na yang perle lon perbaiki, bah leubeh got dampaknya bagi masyarakat?" tanya Taqwallah kepada Sekda Aceh Utara yang dengan cepat mengatakan sudah sangat cocok untuk memberi efek gerak perbaikan kinerja..

"Ka mantap, memang harus lagee nyan," kata Sekda Aceh Utara Abdul Aziz.

Suasana yang lebih kurang sama juga terjadi ketika Sekda Aceh meninjau penerapan Gerakan Bereh di Aceh Tamiang (5/12), Langsa (5/12), juga di Lhokseumawe (6/12).

Gerakan "Bereh" dijalankan sejak tiga bulan lalu, kelanjutan dari B.R.I Hijau yang diterapkan di SKPA. Melalui B.R.I Hijau dapat menghasilkan pengesahan APBA 2020 lebih awal, yang nantinya diharapkan dapat dikelola juga dengan cepat dan tepat sehingga manfaatnya lebih nyata lagi bagi masyarakat, dari pelayanan yang sudah-sudah.

"Pelayan yang lebih baik memang target yang diminta Plt Gubernur Aceh saat melantik Sekda Aceh, dulu," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, yang ikut serta dalam rombongan perjalanan evaluasi dana desa, Sabtu (7/12).

Kepala Humas dan Protokol Aceh, Muhammad Iswanto menambahkan, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menginisiasi Gerakan BEREH dengan harapan seluruh pihak yang bertugas melayani masyarakat, termasuk di kabupaten/kota, juga sama semangatnya.

"Gerakan memperbaiki pelayanan publik diharapkan sama frekuensinya antara provinsi maupun di kabupaten/kota, untuk itulah Sekda Aceh setelah berkoordinasi dengan daerah, turun ke lapangan untuk menggerakkan perubahan dimulai dari hal yang kecil dan mungkin dilakukan tanpa harus bergantung pada anggaran," jelas Iswanto.

Efeknya sangat dirasakan manfaatnya. Kantor Camat, SMA, dan sarana kesehatan seperti Pukesmas dan Polindes semakin bersih, rapi, estetis, dan hijau. "Tentu belum semuanya sempurna, tapi sudah cukup untuk memulai perhatian penuh untuk melayani masyarakat dengan lebih baik lagi," kata Iswanto.

Keberhasilan inilah yang menginspirasi untuk ikut membantu desa atau gampong dalam hal pengelolaan Dana Desa. Sejak 2015, total dana desa untuk Aceh sudah 19,9 triliun. "Untuk tahun 2020 dana desa meningkat lagi dibanding tahun 2019, menjadi 5 triliun lebih, ini potensi besar untuk memajukan Aceh dari pinggir (desa) sebagaimana filosofi dana desa itu sendiri," kata Kepala DPMG Aceh, Azhari yang disampaikan dalam pertemuan evaluasi dana desa di Lhokseumawe, Jumat (6/12) sore.

Kepala DPMG Aceh itu menjelaskan, jika Dana Desa bisa dikelola tepat waktu, tepat salur maka manfaat bagi usaha bersama menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan semakin dahsyat lagi. "Untuk itulah, DPMG Aceh, didukung Sekda Aceh, atas permintaan Plt Gubernur Aceh, turun membantu perangkat desa berbagi pengalaman, khususnya untuk membantu tahapan pengelolaan dana desa bisa lebih baik lagi dari yang sudah-sudah," tambah Azhari.

Sekda Aceh, dr Taqwallah, M. Kes dalam pembekalannya mengatakan bahwa kunci pengelolaan dana desa ada pada sukses BUMDes. Jika BUMDes mampu menghadirkan unit usaha yang dapat menurunkan angka penggangguran maka dampaknya pada penurunan angka kemiskinan. "Jadi, perangkat desa kita ajak untuk kompak, sehingga ideal penyaluruan di tiga tahap dana desa dapat dilakukan tepat waktu, " sebut Taqwallah.

Sebagaimana diketahui, anggaran provinsi secara angka memang terlihat banyak, 17 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan kemudahan pelaksanaannya, dana desa yang 5 triliun pada (2020) prosesnya lebih mudah dan ruang lingkup penyalurannya juga tidak luas. Dengan begitu, usaha untuk memastikan dana desa tepat waktu pengesahannya, tepat waktu penyalurannya, dan tepat guna kegiatan-kegiatannya bisa dan mungkin untuk diwujudkan.

Ketika ditanya, apakah kegiatan evaluasi dana desa akan membantu perangkat desa dan para pendamping desa bergerak ke arah lebih baik? Sekda Aceh dengan tersenyum menjawab "nyo ta tem, ta kap igo, pu yang han mungken, mulai dulu dari hal yang kecil, begitu pesan Pak Plt kita," kata Sekda Aceh.