Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur. [For Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kegiatan pertambangan Ilegal khususnya di sektor minyak dan gas bumi masih marak terjadi di Aceh. Kegiatan-kegiatan seperti itu beresiko tinggi menyebabkan kerugian negara dan dapat merusak lingkungan. 

Bahkan kegiatan itu telah menelan korban jiwa akibat kurangnya peralatan berkualitas tinggi seperti yang terjadi pada pertambangan rakyat yang menggunakan alat mekanisme seadanya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Muhammad Nur mengatakan, sangat penting menghentikan pertambangan ilegal di Aceh.

"Pertambangan ilegal harus di hentikan atau perlu di tata ulang, kalaupun di ambil nanti sekarang harus di hentikan dulu. jika pemerintah membiarkan hal itu tetap terjadi, maka pemerintah harus menyiapkan skenario jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan alam seperti longsor dan terjadi ledakan," ujar M Nur saat dihubungi Dialeksis.com, Selasa (12/1/2021).

Ia berujar, perlu diberikan semacam alternatif. Secara kebijakan, kata M Nur, pertambangan minyak perlu ada penataan secara khusus dengan didatangkan teknologi untuk mencegah terjadinya bencana di masa yang akan mendatang. 

Direktur Eksekutif WALHI itu mengatakan, penambangan minyak ilegal yang marak terjadi di Aceh akibat adanya kecemburuan sosial yang di timbulkan oleh pemerintah setempat dengan memberikan izin kepada perusahaan tambang minyak kepada pihak asing.

"Apalagi di Aceh sudah ada perusahaan minyak besar yang mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini membuat masyarakat belajar. Jika mereka boleh mengapa kami tidak," jelasnya.

Oleh karena itu, kata M Nur, segala pertambangan ilegal mesti dikembalikan kepada pemerintah. 

"Mau diapakan perusahaan besar yang mencemari udara itu. Kemungkinan jika tidak ada bencana akan terus di ambil. Jika terjadi bencana mungkin akan berhenti. Itupun hanya sebentar," pungkasnya.