Ketua Suara Independen Mahasiswa Kota (SIMAK), Ariyanda. [Foto: Istimewa]

“Khususnya untuk PAD selama ini upaya yang dilakukan Pj Walikota untuk mengoptimalkannya hanya justeru menjerat UMKM, dengan menyamaratakan antara restoran, rumah makan, warkop dan kafe dengan standarisasi pajak sebesar 10% sebagaimana baliho berlatar merah yang disebarkan di beberapa titik di Banda Aceh oleh Pemko.

Ariyanda, kondisi PAD juga terlihat tak berhasil dioptimalkan walaupun sudah menindas UMKM, sehingga dampaknya TPP tak full terbayarkan dan SP2D yang dikeluarkan juga banyak yang belum dituntaskan, hanya saja Pemko terkesan tak jujur dengan kondisi keuangan Pemko sendiri.

Selama ini, kata Ariyanda, Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq khabarnya hanya bisa menjelek-jelekkan dan melempar bola kesalahan kepada pemerintahan sebelumnya, sementara faktanya kinerjanya sendiri ternyata jauh lebih buruk.

Menurut SIMAK, jika sumber PAD tidak di tracking, sewa-sewa lapak hingga penertiban parkir serta sumber PAD lainnya tidak digenjot maka persoalan keuangan tetap akan terjadi kendatipun pemangkasan program kerakyatan dilakukan dengan dalih rasionalisasi.

Secara tegas SIMAK meminta Pj Walikota untuk jujur dan tidak membohongi publik terkait pembayaran TPP ASN, optimalisasi PAD hingga persoalan SP2D bodong.

“Jangan karena ingin pencitraan malah tertutup ke publik, seharusnya Pj Walikota bisa lebih jujur jelaskan ke publik berapa jumlah ril TPP ASN yang sudah dibayarkan, berapa PAD yang sudah dikumpulkan, bagaimana solusi mengenai pembayaran pekerjaan yang belum dituntaskan hingga memasuki akhir desember ini,”tutupnya. []