DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait peningkatan lifting migas dari sumur idle dan hilirisasi LPG.

Meski menunjukkan niat baik untuk memajukan sektor energi, kebijakan tersebut dinilai tidak jelas dan berpotensi membingungkan publik.

Faizar Rianda, Presiden Dewan Energi Mahasiswa Aceh (DEM Aceh), menyoroti sejumlah masalah yang melekat pada pernyataan Bahlil. 

Menurutnya, proses alih kelola sumur idle menghadapi tantangan birokrasi dan operasional yang kompleks. 

Koordinasi yang buruk antara pihak-pihak terkait, seperti perusahaan migas sebelumnya, pemerintah, dan operator baru, sering kali menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional di lapangan. 

"Kita butuh regulasi terperinci untuk alih kelola migas yang mencakup koordinasi antar lembaga, standar operasional reaktivasi sumur, serta protokol keselamatan dan lingkungan," tegas Faizar kepada Dialeksis.com, Rabu (28/8/2024).

Faizar juga mengungkapkan bahwa infrastruktur yang usang, peralatan yang terdegradasi, dan data teknis yang ketinggalan zaman menjadi kendala utama dalam proses reaktivasi sumur idle. 

Tantangan ini diperparah oleh prosedur perizinan yang lambat dan regulasi yang tumpang tindih, yang tidak hanya meningkatkan biaya operasional tetapi juga memperbesar risiko kerusakan lebih lanjut pada sumur tersebut.

 "Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan insiden lingkungan yang berpotensi berdampak negatif, baik secara ekonomi maupun sosial," tambahnya.

Menurut Faizar, pemerintah dan operator baru harus melakukan perencanaan yang matang dan berbasis data yang akurat untuk mengatasi hambatan teknis dan birokrasi ini. 

Pendekatan yang lebih transparan dan terkoordinasi diharapkan dapat meminimalkan risiko lingkungan, sehingga upaya peningkatan lifting migas dapat memberikan manfaat optimal bagi negara. 

"Keterlibatan Pertamina dan Dirjen Migas sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan aman," kata Faizar.

Selain itu, Faizar juga memberikan kritik terhadap pernyataan Menteri Bahlil terkait hilirisasi LPG. Menurutnya, konsep hilirisasi LPG adalah langkah yang kurang tepat karena LPG sudah merupakan produk akhir dari proses pemurnian minyak bumi atau gas alam. 

"LPG tidak dapat dihilirisasi lebih lanjut. Langkah yang lebih strategis adalah memfokuskan hilirisasi pada gas bumi yang memiliki cadangan lebih melimpah dan potensi ekonomi yang lebih besar," jelas Faizar.

Faizar menjelaskan bahwa hilirisasi gas bumi memiliki keuntungan yang lebih signifikan dibandingkan LPG, terutama dalam menghasilkan produk turunan bernilai tambah tinggi seperti methanol, amonia, dan bahan bakar gas cair (GTL). [nh]