DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra TA Khalid menyoroti muara dangkal dalam rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). 

TA Khalid meminta KKP agar segera merealisasikan rencana pengerukan muara dangkal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo.  

Permintaan tersebut juga menyambung kesepakatan pada saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PPS Lampulo pada Oktober lalu. 

Ia mengatakan, total anggaran yang diplotkan untuk pengerukan muara PPS Kutaraja itu sebesar Rp 40 miliar.

Waktu pihaknya akan menepati janjinya untuk melakukan pengerukan di muara PPS Kutaraja. Pengerjaan sendiri akan dimulai pada tahun 2023 ini. 

“Namun, sampai hari ini tidak ada tindaklanjut, saya takut rencana tersebut tidak terealisasi, masyarakat sudah menunggu, maka mohon perhatian KKP agar dapat terealisasi dengan baik,” kata Khalid kepada Dialeksis.com, Selasa (13/6/2023). 

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Aliman menyatakan pihaknya akan terus mengupayakan agar rencana pengerukan tersebut segera dieksekusi. 

“Memang ini masih terkendala dari segi anggaran tapi kita juga terus mengupayakan beberapa dokumen yang harus lengkapi sesuai permintaan KKP dengan harapan anggaran yang sudah diplot itu bisa dilaksanakan,” kata Aliman kepada Dialeksis.com, Selasa (13/6/2023). 

Aliman menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu konsultan perencana sudah diturunkan ke lapangan, dan terdengar rencana pengerukan itu tetap dilaksanakan karena ini sangat dibutuhkan masyarakat. 

Menurutnya, masalah muara dangkal ini menghambat aktivitas penangkapan ikan nelayan, sehingga para nelayan terpaksa harus menunggu pasang agar bisa melaut atau pulang dari melaut dengan aman.

Aliman berharap, adanya kucuran dana dari KKP yang mendukung kolam pelabuhan di Aceh yang masih dangkal harus digeruk sehingga kapal-kapal nelayan tidak terhalang lagi untuk masuk ke kolam pelabuhan. 

Menurut Aliman, kalau rencana tersebut dipercepat maka akan memicu pergerakan perekonomian melalui jalur laut. 

Di samping itu, kata dia, percepatan pengerukan muara dangkal ini menunjukkan bahwa implementasi program Menteri KKP tentang penangkapan ikan terukur akan lebih cepat juga terimplementasi di Aceh. 

“Jadi ini sangat bergantung dari pemerintah pusat. Di samping upaya dari DKP sendiri sangat fokus dan apapun perlengkapan yang diminta segera kita penuhi,” jelasnya. 

Bahkan, sambungnya, beberapa waktu lalu KKP meminta tim teknis dari DKP juga sudah dikirimkan sejumlah tim.

Dalam hal ini, DKP akan terus mengkomunikasikan setiap saat dengan pihak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, agar ini segera direalisasikan. (Nor)