Dr. Nasrul Zaman, ST., M.Kes, dosen dari Fakultas Kedokteran USK dan juga seorang pengamat kebijakan publik. Foto: doc Pribadi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah 33 akademisi (dosen) dari Fakultas Teknik Mesin (FTM) Universitas Syiah Kuala (USK) sebelumnya telah menyampaikan petisi kepada Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU, terkait adanya ketidakjelasan dalam tata kelola manajemen dan kepemimpinan.

Menyikapi langkah tersebut, Dr. Nasrul Zaman, ST., M.Kes, dosen dari Fakultas Kedokteran USK dan juga seorang pengamat kebijakan publik, menyampaikan pendapatnya secara khusus kepada Dialeksis melalui pesan WhatsApp.

Dia mengungkapkan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan yang diterapkan di USK oleh beberapa dosen dan dekan fakultas hukum, serta dosen dari departemen teknik USK yang kemudian diketahui publik melalui media.

"Seharusnya mereka dapat menyelesaikan permasalahan secara internal terlebih dahulu, daripada membawa masalah tersebut ke publik dan merusak citra kampus. Mengingat mereka merupakan bagian dari komunitas kampus," ungkapnya.

Nasrul juga menjelaskan bahwa situasi tersebut menunjukkan kurangnya instrumen manajemen di USK yang mampu menangani permasalahan di tingkat departemen dan fakultas dengan rektorat.

"Walaupun terdapat senat fakultas dan senat universitas, serta kemungkinan untuk membawa masalah ke majelis wali amanat USK, namun tampaknya penyelesaian internal masih terkendala," tegasnya.

"Kita tidak boleh mengabaikan dampak buruk yang mungkin timbul jika protes itu terus berlanjut di luar kampus. Ini dapat merusak reputasi USK di mata masyarakat Aceh," tambahnya kepada Dialeksis.com.

Menurut Nasrul, semua pihak di lingkungan USK seharusnya memahami bahwa status universitas sebagai badan hukum BHMN memiliki konsekuensi manajemen dan regulasi yang beragam, yang kadang-kadang menguntungkan namun juga bisa merugikan bagi seluruh komunitas akademik USK.

"Saya sangat menyesal bahwa protes ini menjadi publik dan kami tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa aksi ini dapat dianggap sebagai upaya untuk merendahkan rektorat, khususnya Rektor yang baru berada di tengah perjalanan jabatannya, atau bahkan mungkin memiliki motif tertentu yang sempit dan pragmatis," tandasnya.