DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal mengatakan, kriteria sosok PJ Gubernur itu harus mengenal Aceh.

“Mengenal kultur, karakteristik masyarakat, dan terutama mengenal problem yang ada di Aceh yang saat ini dan kedepannya,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Jumat (21/1/2022).

Dirinya mengatakan, jadi sosok PJ Gubernur Aceh harus memiliki kemampuan untuk mengenal Aceh secara komprehensif.

“Kemudian, memiliki pengalaman atau mengurus atau menjadi leader di pemerintahan, jikapun nantinya ada TNI/Polri yang ditunjuk oleh Mendagri dan disetujui Presiden setidaknya mereka mempunyai experience untuk memimpin satu teritorial,” jelasnya.

Kemudian, kata Syakya, harus mampu membangun komunikasi dengan seluruh Stakeholder dengan harmonis terutama dengan pihak DPRA. “Ini menjadi hal yang sangat penting,” tukasnya.

Karena, kata Syakya, berdasarkan pengalaman selama ini, sering sekali terjadi Miss Komunikasi yang berakibat terganggunya berbagai agenda-agenda penting di Aceh. 

“Misalkan pembahasan APBA atau lainnya, dan terkesan tidak harmonis. Karena itu sangat penting membangun komunikasi dengan seluruh Stakeholder, terutama DPRA dan Forkopimda lainnya, dan juga mampu memetakan kepentingan masyarakat Aceh,” sebutnya.

Menurutnya, sosok PJ Gubernur Aceh itu harus memiliki kepekaan dengan apa yang tenagh terjadi dilingkungannya. 

“Misalkan saat ini kita sedang mengalami permasalahan banjir, jadi harus bisa memetakan untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cepat,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Syakya, sosok PJ Gubernur Aceh juga wajib memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan strategis di Aceh yang selama ini tertunda dengan berpedoman rencana pembangunan daerah.

“Mengingat, 2023 kita tidak memiliki RPJM. Karena RPJM itu hanya berlaku ditahun 2017 sampai 2022, sekarang ini sedang disusun Rencana Pembangunan Daerah bagi para PJ yang akan memimpin setiap daerah, karena itu kita harapkan mereka sangat komit menyelesaikan hal itu, terkhususnya di Aceh,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syakya mengharapkan, PJ Gubernur Aceh nantinya juga harus melanjutkan program pembangunan yang sudah di usung oleh masa Nova Iriansyah seperti Pembangunan Rumah Dhuafa.

“Walaupun PJ Gubernur ini tak memiliki hutang politik kepada rakyat Aceh, tapi kita harapkan mereka memiliki komitmen untuk melanjutkan agenda pembangunan strategis ini kedepannya, untuk kesejahteraan Aceh,” ungkapnya.

“Jadi kriteria seperti ini yang harus dimiliki seorang PJ Gubernur Aceh,” tegasnya.

Syakya menegaskan, jangan sampai terbangunnya suatu hubungan harmonis yang dimana hubungan harmonis untuk merampok uang rakyat Aceh. “Ini hal yang tidak kita harapkan!, ini harus dihindari!,” pungkasnya. [ftr]