[Foto: Istimewa]

Menanggapi itu, Syakya Meirizal selaku Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh meminta agar Pj Gubernur aceh segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Bappeda Aceh karena dinilai tidak becus dalam menjalankan tugasnya. 

“Terkait pernyataan Mendagri yang mengatakan anggaran belanja Pegawai yang mencapai 70 persen, dan 20 persen itu untuk publik atau masyarakat, berawal dari itu Kepala Bappeda membela diri, menyebutkan bahwa belanja pemerintah Aceh itu hanya 26,86 persen atau Rp 2,806 Triliun,” kata Syakya kepada Dialeksis.com, Sabtu (31/12/2022).

Menurutnya, persentase itu kurang tepat juga angka yang disebut juga salah disebut. “Masak anggaran Rp 16,740 Triliun anggaran Rp 26,86 persen itu hanya Rp 2,8 triliun, harusnya angkanya bisa diatas Rp 4 triliun,” ujarnya lagi. 

“Secara persentase dan angka itu sudah salah. Kemudian, juga ada pernyataan bahwa pemerintah Aceh sudah hemat dan irit dalam belanja pegawai, itu yang kemudian saya mengkritik tajam Kepala Bappeda,” tukasnya.

Menurutnya lagi, Kepala Bappeda tidak paham postur anggaran pemerintah Aceh secara utuh. “Belanja pegawai itu tidak hanya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan. Berbagai belanja yang peruntukannya untuk pegawai itu juga merupakan bagian daripada belanja pegawai. Seperti perjalanan dinas di angka Rp 418,568 miliar itukan juga merupakan belanja pegawai, pengadaan mobil dinas, belanja kantor yang nilai itu mencapai Rp 1 triliun itu semua diperuntukan untuk pegawai,” jelasnya. 

“Jadi keliru besar Kepala Bappeda Aceh mengatakan bahwa Pemerintah Aceh sudah sangat berhemat. Saya ingin katakan bahwa pemerintah Aceh merupakan salah pemerintah daerah yang paling boros se-Indonesia dalam hal belanja pegawai,” tambahnya.