Roundtable Discussion perdana dalam Forum Akademia Solusi untuk Aceh (SuA), Selasa (6/8/2019), di Ruang VIP AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh. [FOTO: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof Samsul Rizal meresmikan pembentukan Forum Akademia Solusi untuk Aceh (SuA), Selasa (6/8/2019), di Ruang VIP AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh. 

Koordinator Forum Akademia SuA Kurniawan mengatakan, Forum Akademia SuA merupakan forum dialog multipihak di Aceh yang secara khusus didesain guna mengoptimalkan peran multipihak seperti akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, pemerintah dan media dalam membangun sinergisitas mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh.

"Forum ini juga sebagai wadah dialog informal lintas pengambil kebijakan dalam menjembatani kebuntuan komunikasi multipihak sekaligus menjembatani ragam kebutuhan yang tidak dan atau belum tertampung dalam berbagai forum formal," sebut Kurniawan dalam keterangan persnya yang diterima Dialeksis.com, Rabu (7/8/2019).

Rektor Unsyiah Samsul Rizal dalam sambutannya menjelaskan, permasalahan kemiskinan merupakan fenomena sosial masyarakat negara berkembang (developed countries). 

Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh tentunya menjadi prioritas utama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh.

"Permasalahan kemiskinan memiliki ragam variabel. Oleh karenanya, upaya penanggulangan kemiskinan khususnya yang terjadi di Aceh maupun di Indonesia pada umumnya diperlukan keterpaduan gerak, sinergisitas dan koordinasi multipihak," sebut Samsul Rizal.

Kurniawan juga menerangkan, peresmian Forum Akademia SuA dibarengi dengan kegiatan perdana berupa "Roundtable Discussion" yang diikuti oleh berbagai para pengambil kebijakan di Aceh.

Roundtable Discussion menghadirkan lima pembicara, Kepala Bappeda Aceh diwakili Zulkifli, Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Zainal Arifin Lubis, Dirut Bank Aceh Syariah diwakili Fadhil Ilyas, dan Guru Besar Unsyiah Prof Humam Hamid.

Panitia mengundang peserta dari beberapa instansi pemerintah (Pusat) seperti utusan Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, P3KHAN - LAN Aceh, BPKS, OJK. Ada juga sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)/dinas terkait, unsur Pimpinan DPRA hingga beberapa perwakilan kepala daerah yang jumlah angka kemiskinannya tergolong tinggi seperti Bupati Gayo Lues, Bupati Bener Meriah, Bupati Aceh Utara, Bupati Pidie Jaya, Bupati Pidie, Bupati Nagan Raya, dan Bupati Aceh Jaya.

Kepala Bappeda Aceh Azhari diwakili Zulkifli mengatakan, selama ini angka kemiskinan di Aceh menurun sebesar 12.000. Namun penurunan tersebut tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0.36 persen yaitu dari yang sebelumnya sebesar 15,68 persen saat ini turun menjadi 15,32 persen.

"Berdasarkan catatan Bappeda Aceh, menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Aceh per september 2018 sebesar 831.000 jiwa. Sementara maret 2019 berkurang menjadi 819.000 jiwa," sebutnya.

Kemiskinan di Aceh dalam catatan Bappeda Aceh disebabkan karena masih tingginya kebutuhan pengeluaran penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan (nasi) dan non makanan seperti perumahan, biaya sekolah, transportasi dan lainnya.

Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman dalam paparannya mengatakan, setidaknya terdapat 5 faktor penyebab kemiskinan di Aceh yaitu kurangnya investasi sektor produktif termasuk yang berasal dari APBA maupun APBK, minimnya produktivitas tenaga kerja, belum optimalnya kreativitas dan kurangnya jiwa kewirausahaan.

"Keempat, kurangnya akses masyarakat terhadap sektor-sektor produksi termasuk perbankan, dan kelima, defiaitnya neraca perdagangan dengan Medan mencapai 80 persen dan tidak muncul multiplier effect terhadap berbagai sektor ekonomi masyarakat Aceh," sebutnya.

Menurut Makmur Budiman, sejarah mencatat, pada tahun 1960-an Aceh sangat gemilang dengan jumlah komoditi mencapai 26 komoditi dan terkenal seluruh dunia. Namun sayangnya, saat ini di wilayah Provinsi Aceh hanya tersisa 6 komoditi.

"Dalam upaya membangkitkan masa-masa emas perekonomian Aceh di masa lalu tersebut perlu didorong pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan dan permintan pasar," tegas Ketua Kadin Aceh.

Sementara itu, Prof Humam Hamid mengharapkan agar kemiskinan di Aceh berada di bawah 1 digit bukannya seperti kondisi saat ini yang berada pada posisi 15,32 persen, yang artinya angka ini masih tergolong tinggi dari rata-rata angka kemiskinan nasional.

Menurut Humam, kecenderungan rata-rata penurunan angka kemiskinan di Aceh dalam periode 2006 - 2018 sebesar 0.86 persen. Berdasarkan angka ini dapat diperkirakan angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2028 baru dapat menurun sebesar 9.3 persen.

"Mimpi kita bersama adalah generasi Aceh yang hidup saat ini adalah generasi terakhir yang menyaksikan angka kemiskinan berada pada 15 digit," tandas Humam Hamid.(me/rel)