Foto: Ist.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Hasil Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat tentang Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh beberapa bulan lalu tidak diumumkan ke publik. Pasalnya pihak Pansus ingin membenahi setiap laporannya, tapi sampai saat ini belum terlihat perubahan di sana malah direktur juga sudah dimutasi kembali. 

Tim Pansus yang diketuai oleh Said Risqi Saifan sudah menyerahkan hasil Pansus tersebut kepada Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi, pada tanggal selasa (7/7/2020). 

Namun, sudah lima bulan lebih belum diketahui oleh masyarakat terhadap temuan dan tidak terlihat perubahan yang menonjol di rumah sakit tersebut sampai pertengahan Desember 2020.

Menyikapi hal itu, Sekjend Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (Forum KMBSA) Azhari mengatakan, ada indikasi konspirasi jahat di dalamnya jika tidak dipublikasi ke masyarakat luas apa keberhasilan kerja dan apa yang telah dibenahi dari temuan. Jika terdapat masalah hukum apa langkah yang dilakukan oleh Dewan, jangan mengendap sehingga membuat rakyat curiga, kata Azhari.

"Indikasinya jelas, jika tidak ada konspirasi kenapa tidak di ekspos, Pimpinan DPRK harus punya nyali,” ujar Azhari kepada Dialeksis.com, Sabtu (12/12/2020).

Menurut pernyataan Ketua Tim Pansus, bahwa ada yang mereka rekomendasikan masuk ke ranah hukum, lalu alasan tidak diteruskan ke instansi hukum apakah karena besar indikasi KKN di sana. Dewan seharusnya dapat menjadi perwakilan yang bisa dipercaya masyarakat.

"Ketua tim Pansus tidak mungkin asal bicara. Pasti ada pelanggaran di dalamnya dan mereka tahu betul pasti ada permainan atau transaksi lain sehingga masih berlarut tindak lanjutnya,” kata Azhari.

Forum KMBSA mendesak pimpinan DPRK untuk segera menindaklanjuti dan mempublikasi hasil Pansus itu. Jika ada yang perlu ditindaklanjuti ke ranah hukum, pihaknya siap membantu dan melakukan pemantauan.

"Jangan seolah ada transaksi politik nakal dalam temuan Pansus ini. Pimpinan DPRK harus gentleman lah,” ungkapnya.

“Mengingat informasi berkembang bahwa ada indikasi temuan tim Pansus yang mengarah pada korupsi, maka pihaknya meminta agar legislatif tidak melindungi penjahat, karena itu juga akan merugikan partai tempat mereka berpayung jika dikemudian hari terungkap antara pihak legislatif dan eksekutif terlibat KKN dan Kesepakatan Jahat,” tutup Azhari.(*)