DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kelembagaan dan sumber daya manusia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh membuat perjanjian kerja sama atau Momerandum of Agreement (MoA) dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Aceh.?

Perjanjian kedua belah pihak itu ditandatangani oleh Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum dan Kepala Diskominfo Aceh Marwan Nusuf di Ruang Rapat Diskominfo Aceh, Rabu (16/12/2020).?

?Ruang lingkup kerja sama mencakup beberapa kegiatan yaitu pengiriman mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry magang di lingkungan Diskominfo Aceh. Kemudian, pelibatan dalam kegiatan-kegiatan strategis kedua pihak.?

?Lalu, menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan pelatihan dan seminar. Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja melalui pertukaran informasi dan publikasi dan peningkatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki kedua pihak.?

?Pada kesempatan itu, Ernita Dewi mengatakan FISIP UIN Ar-Raniry punya cita-cita untuk menjadi gerbang transparansi publik. Untuk mencapai niat baik untuk membuka diri tersebut, pihaknya menyadari perlu ada bantuan.?

?Ia khawatir jika tanpa bantuan akan tersebar informasi yang tidak benar. Oleh karenanya, perlu cek dan ricek dari lembaga lain.?

?"Alhamdulillah, hari ini dua lembaga negara berkomitmen bersama-sama saling bekerja guna memberikan informasi terbaik kepada masyarakat. Hal yang paling utama adalah mengedepankan informasi yang edukatif, juga meminimalisasi bahkan menekankan informasi yang hoaks," ujarnya.?

?Sementara itu, Kepala Diskominfo Aceh Marwan Nusuf menyambut baik kerjasama dengan FISIP UIN Ar-Raniry.?

?Dalam hal keterbukaan informasi publik, keberhasilan yang diperoleh oleh Pemerintah Aceh di tingkat nasional selama delapan tahun perlu diikuti oleh lembaga pendidikan yang ada di Aceh.? Keberhasilan itu, punya banyak dampak termasuk peningkatan investasi yang lahir dari kepercayaan publik dan hilangnya citra Aceh sebagai daerah konflik.

"Kami berharap kerja sama ini lahir untuk saling mengisi termasuk membantu Pemerintah Aceh menganalisa pengaruh kebijakan dan imbasnya kepada masyarakat," harap Marwan. (MCA)