Pengurus PGRI Aceh Tamiang saat beraudiensi bersama membahas persoalan yang dialami oleh Kepala Sekolah MTsN 1 Manyak Payed, Aceh Tamiang, Selasa (27/9/2022). [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Tamiang melakukan agenda pertemuan untuk membahas persoalan yang dialami oleh Kepala Sekolah MTsN 1 Manyak Payed, Aceh Tamiang. 

Ketua PGRI Aceh Tamiang, Nurdin menyatakan, sebenarnya persoalan yang dihadapi Kepala Sekolah MTsN 1 Manyak Payed itu hanyalah persoalan sepele yang seharusnya tak perlu dipersoalkan.

Nurdin menerangkan, masalahnya Kepala Sekolah MTsN 1 Manyak Payed ini dituduh bersikap kurang baik terhadap salah seorang murid yang kedapatan membawa hape ke sekolah.

Dikatakan Nurdin, dalam perjanjian sehari-hari sudah disampaikan bahwasanya tidak boleh membawa hape ke sekolah. Sudah disosialisasikan dan juga sudah dipasang baliho yang dipajang di sekolah tersebut.

Skemanya, jelas dia, begitu murid kedapatan membawa hape, maka hapenya disita. Dalam perjanjiannya, setiap hape yang disita akan dikembalikan saat pembagian rapor.

“Tapi walinya tidak terima. Dinaikkan ke media masalah tersebut. Jadi kemudian entah bagaimana ada pihak yang melaporkan ke DPRK, jadi dimediasilah oleh Komisi I,” ujar Nurdin kepada reporter Dialeksis.com, Aceh Tamiang, Rabu (28/9/2022).

Berhubung Kepala Sekolah MTsN 1 Manyak Payed atas permasalahan yang dihadapinya meminta pendapat ke PGRI Aceh Tamiang, maka pihak pengurus memfasilitasi dan mendukung penuh kepala sekolah tersebut.

“Setiap ada guru yang melaporkan permasalahannya ke PGRI dan meminta pendapat, kami tetap mencari solusi sebisa mungkin. Seandainya mereka membutuhkan perlindungan pun, akan kami beri perlindungan secara hukum,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Nurdin juga menyampaikan bahwa polemik trust issue (masalah kepercayaan) menjadi momok yang tidak mengenakkan bagi para guru yang saat ini bergelut untuk mendidik anak-anak bangsa. Guru-guru yang ada di Aceh Tamiang, kata dia, sangat tidak ingin berkonfrontasi dengan masyarakat.

“Seandainya masyarakat sudah tidak senang lagi dengan keberadaan kita di sekolah, maka lebih baik kita menghindar. Jangan nanti timbul konflik horizontal (antara guru dengan masyarakat),” pungkasnya.(Akh)