Jum`at, 05 Desember 2025
Beranda / Berita / Aceh / Tuanku Muhammad Minta PLN Pangkas Biaya Tagihan Listrik Masyarakat Aceh Selama Bencana

Tuanku Muhammad Minta PLN Pangkas Biaya Tagihan Listrik Masyarakat Aceh Selama Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 23:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad. Foto: for Dialeksis 


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serangkaian bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak pertengahan November 2025 menimbulkan dampak luas. Bencana yang dipicu penguatan bibit siklon tropis 95B menjadi Siklon Tropis Senyar ini menyebabkan hujan ekstrem berhari-hari, memicu kerusakan masif pada infrastruktur, jaringan listrik, hingga transportasi.

Di Aceh, ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, ratusan orang meninggal, dan jaringan listrik tumbang akibat rusaknya tower serta gardu. Pemadaman listrik panjang juga dirasakan wilayah yang tidak terdampak langsung, termasuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta PLN memberikan stimulus berupa keringanan biaya tagihan listrik bagi masyarakat selama masa pemulihan.

“Pasca bencana ini kondisi perekonomian masyarakat sedang terpuruk. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja masih belum jelas, terutama di kawasan yang mengalami kerusakan parah. Karena itu kita meminta Pemerintah dan PLN mengambil langkah konkret dengan memberikan potongan tagihan listrik hingga situasi kembali membaik,” ujar Tuanku.

Selain itu, Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tumad, juga meminta agar biaya pemasangan meteran listrik baru digratiskan bagi warga yang harus membangun kembali rumahnya akibat rusak diterjang banjir.

“Banyak rumah warga hancur dan harus dibangun ulang. Kami meminta PLN menggratiskan biaya pemasangan meteran baru bagi masyarakat terdampak,” kata Tumad.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban korban bencana yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka. Tumad juga meminta pemerintah pusat mendukung kebijakan pro-rakyat tersebut.

“PLN sebagai perusahaan milik negara tidak harus selalu mengejar keuntungan. Di saat rakyat sedang kesulitan, perusahaan besar seperti PLN perlu ikut berkorban. Pemerintah juga harus hadir mendukung,” ucapnya.

Keyword:


Editor :
Alfi Nora

riset-JSI