Ketua Umum PB HIMABIR, Jamalul. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Himpunan Mahasiswa Bireuen (HIMABIR) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden dugaan keracunan yang terjadi di wilayah Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.
Peristiwa yang berdampak pada kesehatan peserta didik tersebut dinilai tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa, melainkan alarm serius bagi sistem pengawasan program.
Ketua Umum PB HIMABIR, Jamalul, menegaskan bahwa langkah paling bijak saat ini bukanlah mencari kambing hitam, tetapi memastikan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.
“Peristiwa ini perlu disikapi secara jernih dan proporsional. Fokus utama kita adalah memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar dalam setiap keputusan,” ujar Jamalul kepada media dialeksis.com, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, karena MBG bersentuhan langsung dengan aspek kesehatan dan tumbuh kembang siswa, maka standar kehati-hatian harus diterapkan secara ketat.
Ia menilai setiap tahapan pelaksanaan mulai dari pengadaan bahan pangan hingga makanan diterima siswa wajib berada dalam sistem yang aman, higienis, serta diawasi secara berlapis.
HIMABIR menekankan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak boleh bersifat parsial. Peninjauan harus mencakup seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari seleksi dan kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur dan peralatan, sistem penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Dugaan keracunan ini harus dipahami sebagai peringatan bahwa ada sistem yang perlu ditinjau ulang. Evaluasi menyeluruh penting agar manfaat program tetap dirasakan tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan anak-anak Bireuen,” tegas Jamalul.
Ia juga mendorong agar evaluasi dilakukan secara objektif dan terbuka, dengan melibatkan tenaga kesehatan serta pihak berwenang yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program publik.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan mendukung proses belajar siswa. Asupan makanan bergizi diharapkan mampu memperbaiki konsentrasi belajar serta menekan risiko kekurangan gizi di kalangan anak sekolah.
Namun Jamalul mengingatkan, tujuan mulia tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keamanan. Ia menilai, sistem pengendalian risiko dan pengawasan harus diperkuat agar tidak ada celah yang membahayakan penerima manfaat.
“Keselamatan dan kesehatan anak bukan sekadar tujuan administratif program, melainkan fondasi moral pelayanan publik. Ketika ada indikasi risiko kesehatan, maka perbaikan harus segera dilakukan,” ujarnya.
HIMABIR meyakini bahwa evaluasi total bukan berarti melemahkan program, melainkan justru memperkuat keberlanjutannya. Dengan sistem yang lebih tertata dan pengawasan yang lebih ketat, program MBG dapat terus berjalan tanpa mengorbankan keselamatan siswa.
HIMABIR mengajak semua pihak untuk tetap menempatkan kepentingan anak sebagai orientasi utama. Kepercayaan masyarakat, menurut Jamalul, hanya dapat dijaga melalui akuntabilitas dan komitmen nyata terhadap perlindungan hak anak atas pangan yang aman dan layak.
“Dengan menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas tertinggi, kita tidak hanya memperbaiki sistem, tetapi juga menjaga masa depan generasi Bireuen,” tutupnya. [nh]
Sebelumnya
