DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky menilai apa yang diwacanakan Ketua DPA PA, Mualem, tentang referendum merupakan sesuatu yang wajar dalam kapasitasnya sebagai seorang ketua partai politik lokal, serta menyandang predikat mantan Panglima GAM, pihak yang berunding dengan pemerintah Indonesia. 

"Kami kira hal itu sangat wajar sekali.Bisa jadi apa yang beliau sampaikan jalan terbaik bagi seluruh masyarakat Aceh. Kita juga akan melihat dan merespon bagaimana menterjemahkan bahasa politik ini," ujar Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada Dialeksis.com, Selasa, (28/5/2019), usai acara buka bersama keluarga besar Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dikawasan Lampineung, Banda Aceh.

Ia pun menjelaskan referendum merupakan mekanisme demokrasi yang sah secara perundang-undangan. 

"Jika masyarakat bersepakat, ini adalah cara-cara yang diplomasi, cara yang di atur pada perundang-undangan, saya pikir sah-sah saja soal referendum itu," ujarnya. 

Sebagai kader partai, dia mendukung penuh wacana referendum yang disampaikan oleh ketua partai nya itu. Menurutnya, jika masyarakat memiliki keinginan yang sama, seluruh komponen harus bersatu menjadikan referendum sebagai isu bersama.

"Kita berharap seluruh komponen masyarakat Aceh yang merasa dirinya memiliki ketergantungan dan keberpihakan terhadap kemaslahatan masa depan Aceh, harus duduk bersama menyimpulkan satu tekad yang bulat dan satu isu, yaitu isu bersama," tegasnya. 

Ia melanjutkan, wacana referendum yang dilontarkan Mualem merupakan sebuah sikap politik yang berdasarkan kondisi politik objektif, baik politik nasional, maupun situasi politik daerah Aceh. 

"Bagaimana hubungan pusat dengan Aceh, bagaimana Jakarta merespon situasi terkini pasca pemilu, serta bagaimana Jakarta merespon kepentingan-kepentingan kekhususan Aceh selama ini, sebagaimana tercantum dalam MoU Helsinki," terangnya. 

"Ini adalah menjadi titik balik bagi kita bersama dalam rangka melakukan evaluasi. Mungkin ini adalah hasil kajian beliau selaku mantan panglima perang GAM dan sebagai ketua partai politik lokal di Aceh," tambahnya lagi. 

Ketika disinggung apakah wacana itu bentuk penolakan Mualem atas hasil Pilpres 2019, dengan tegas Iskandar Usman Al-Faraky membantahnya. 

"Saya kira bukan. Tapi kalau orang yang tidak sepaham pasti menyatakan seperti itu," jawabnya sembari tersenyum.

Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan pada acara peringatan 9 tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan acara buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin malam (27/5/2019), Mualem mengeluarkan penyataan mengejutkan.

"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," tegas Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel-yel hidup Mualem