Wali Nanggroe dan Ketua Pengadilan Tinggi Bahas Penegakan Hukum di Aceh
Font: Ukuran: - +
Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menerima audiensi dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam, SH M.Hum. [Foto: Humas WN]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menerima audiensi dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam, Selasa (21/1/2025), di Meuligoe Wali Nanggroe.
Plt. Kabag Kerja sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar dalam rilisnya mengatakan, dalam pertemuan ini lebih banyak membahas isu-isu terkait penegakan hukum di Aceh.
Diketahui, pada 9 Januari 2025 lalu, Nursyam dilantik secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, SH MH di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi yang baru, Nursyam menyampaikan bahwa kunjungannya juga bertujuan untuk memperkenalkan diri sebagai pemimpin di wilayah Aceh.
Ia menambahkan, telah memiliki pengalaman bertugas di Aceh sejak 1992, termasuk di Singkil dan Banda Aceh, serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada 2022.
“Aceh sudah seperti rumah kedua bagi saya, setelah kampung halaman saya di Sumatera Utara,” ucap Nursyam.
Selama pertemuan, Nursyam juga melaporkan mengenai maraknya kasus narkoba di Aceh, yang tidak hanya menjadi masalah lokal, namun juga merupakan isu nasional.
Ia menyebutkan bahwa Aceh sering kali dijadikan jalur peredaran narkoba. Dalam beberapa kasus, hukuman mati telah dijatuhkan sebagai bagian dari upaya menanggulangi masalah tersebut.
“Kerja sama yang erat antara berbagai pihak sangat penting dalam penanganan tindak pidana untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di Aceh,” tambah Nursyam.
Sementara itu, Wali Nanggroe menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan bahwa diskusi mencakup beberapa hal, termasuk masalah narkoba dan beberapa peraturan yang belum selesai di Aceh.
Wali Nanggroe juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memajukan penegakan hukum di daerah ini.
“Beliau memahami situasi yang ada di Aceh dan kami berharap bersama-sama dapat mewujudkan solusi yang baik,” ujar Wali Nanggroe. [*]
- Sepanjang 2024, Penegakan Hukum oleh Imigrasi terhadap WNA Meningkat Hingga Dua Kali Lipat
- Wali Nanggroe Aceh Minta Pemda Prioritaskan Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang
- For-Bina: BKSDA Jangan Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum Konservasi di Aceh
- Hakim Tinggi dan Pegawai Pengadilan Tinggi Banda Aceh Teken Pakta Integritas