kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Website Gampong Sarana Publikasi Informasi Desa

Website Gampong Sarana Publikasi Informasi Desa

Jum`at, 01 November 2019 10:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf saat memberikan materi di acara Penguatan Kapasitas Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Aula Hotel Bayu Hill Takengon, Kamis (31/10/2019). [Foto: Ist.]


DIALEKSIS.COM | Takengon - Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menyiapkan 6.488 domain website dari 6.497 gampong di Aceh. Warga desa kini dapat mempublikasikan potensi daerahnya ke dunia lewat media internet menggunakan website.

"Pemerintah Aceh menyiapkan secara gratis domain tersebut, tinggal aparatur desa mengajukan permintaan pengaktifan saja. Website gampong merupakan sarana publikasi informasi desa," sebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf dalam acara Penguatan Kapasitas Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Aula Hotel Bayu Hill Takengon, Kamis (31/10/2019).

Selain memamerkan potensi daerah dan produk industri rumah tangga, Marwan menyebutkan, website desa bisa digunakan untuk menangkal informasi-informasi hoaks. Website desa juga mengumumkan informasi publik secara berkala untuk memenuhi hak warga akan data-datanya. 

"Website desa bisa dikelola dan dikembangkan sesuai kebutuhan oleh tim dari Kelompok Informasi Gampong (KIG) di masing-masing gampong," ujarnya. 

KIG, ungkap Marwan, merupakan kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif. Aktivitasnya yaitu melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan informasi dalam rangka memberikan nilai tambah.

Marwan Nusuf, Kadis Infokominsa Aceh. [Foto: Ist.]

Kelompok ini beraktivitas pada proses pengumpulan (gathering), penyeleksian (editing), pertukaran (exchange) dan penyebaran (distribute) informasi.

Menurut Marwan, kehadiran KIG sangat penting karena belum semua wilayah terjangkau sarana informasi komunikasi yang memadai. Masyarakat perdesaan wilayah perbatasan, terdepan, dan tertinggal masih kesulitan mengakses informasi. 

"KIG menjadi simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga berperan sebagai penyebar informasi kepada masyarakat," imbuhnya. 

Marwan berharap pemberdayaan KIG menjadi solusi alternatif guna menyadarkan arti penting berkelompok, bertukar informasi, serta membuka peluang kemitraan dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten atau kota. 

"Kehadiran KIG bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pengelolaan informasi dan publikasi yang baik," harapnya. (rls)


Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
Komentar Anda