Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., resmi dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Serambi Mekkah (USM) di Ruang Rapat Rektor USM, Jumat (23/10/2026). Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., resmi mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Serambi Mekkah (USM). Ia dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor USM, Dr. Muslem Daud, M.Ed., di Ruang Rapat Rektor USM, Jumat (23/10/2026).
Seusai pelantikan, Dialeksis menghubungi Wiratmadinata untuk meminta tanggapannya atas kepercayaan memimpin fakultas yang mendidik calon sarjana hukum tersebut.
“Kepercayaan ini saya terima dengan rasa syukur dan kesadaran bahwa ada tanggung jawab besar di dalamnya. Amanah memimpin fakultas harus dijawab melalui kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Saya ingin memulai dengan mendengar, memahami kebutuhan bersama, kemudian menyusun langkah yang realistis dan terukur,” ujarnya bernada wibawa.
Kepemimpinan baru di Fakultas Hukum USM hadir bersama harapan penguatan mutu akademik dan pelayanan pendidikan. Dalam arahannya saat pelantikan, Muslem Daud menekankan tanggung jawab, integritas, koordinasi, serta inovasi sebagai bekal menjalankan jabatan.
“Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujar Muslem.
Bagi pendidikan hukum, mutu lulusan berkaitan dengan kemampuan membaca persoalan, menyusun argumentasi, dan mempertanggungjawabkan pilihan secara etis. Penguasaan ilmu perlu tumbuh bersama kepekaan terhadap pengalaman masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
“Kita ingin mahasiswa memiliki dasar keilmuan yang kuat, terampil berargumentasi, dan jujur secara intelektual. Mereka perlu memahami bahwa di balik setiap perkara ada manusia, ada hak yang harus dihormati, dan ada kehidupan yang dapat berubah karena sebuah keputusan hukum. Kepekaan seperti itu perlu dibangun sejak di bangku kuliah,” harap optimis membuat perubahan di Universitas Serambi Mekah.
Pertemuan antara kajian akademik dan persoalan masyarakat sudah memiliki ruang di Aceh. Dalam publikasi resminya pada 3 Juli 2026, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mencatat permohonan penelitian dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Serambi Mekkah. Tema penelitian yang diajukan mencakup hak asuh anak, nafkah pascaperceraian, hingga persoalan pembuktian kejahatan deepfake.
Keragaman tema tersebut memperlihatkan luasnya kebutuhan kajian hukum: persoalan keluarga tetap membutuhkan perhatian, sementara perkembangan teknologi menghadirkan pertanyaan baru bagi peneliti dan lembaga peradilan.
“Saya berharap pembelajaran, penelitian, dan pengabdian dapat saling menguatkan. Mahasiswa perlu mendapat kesempatan menguji pengetahuannya melalui kajian kasus, latihan penyusunan dokumen hukum, dan kegiatan yang mempertemukan mereka dengan kebutuhan masyarakat. Dari pengalaman itulah ketelitian, keterampilan, dan tanggung jawab profesional dapat dibentuk,” jelas Wira pria multitalenta ini.
Wiratmadinata juga memiliki pengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada 23 April 2025, ia dilantik sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh untuk periode 2025 - 2027, bersamaan dengan pelantikan pengurus dari sejumlah provinsi lainnya di Jakarta.
Pengalaman di ruang akademik dan kemasyarakatan menjadi bagian dari latar belakangnya saat menerima tanggung jawab baru di USM.
“Saya membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh keluarga besar fakultas. Kita perlu membangun suasana akademik yang terbuka terhadap gagasan, tertib dalam pelayanan, dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk berkembang. Harapan saya sederhana yaitu siapa pun yang belajar di Fakultas Hukum USM pulang membawa ilmu, integritas, dan keberanian untuk memberi manfaat,” pungkasnya.
Sebelumnya
