Kabid Litbang Ema Elimina (tengah), Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh M Daud (kanan kedua), Peneliti World Agroforestry (ICRAF) Feri Johana (kanan). [Foto: Sara Masroni/Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh mengadakan Lokakarya Diseminasi Penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Aceh di Aula Prof A Madjid Ibrahim Bappeda Aceh, Kamis (5/3/2020). 

Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan insiatif Pemerintah Aceh dalam perencanaan pembangunan yang mengedepankan pendekatan integratif, inklusif, berbasis data dan informasi memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya melalui penyusunan dokumen Green Growth Plan (GGP) Aceh.

Selanjutnya kegiatan ini bertujuan agar mendapatkan masukan, saran serta informasi dari para pemangku kepentingan mengenai isu, tujuan yang diharapkan dari penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau Aceh.

Kepala Bappeda Aceh, Helvizar Ibrahim melalui Kabid Litbang Ema Elimina mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari 15 program unggulan Pemerintah Aceh yakni Aceh Green (pembangunan berwawasan lingkungan dan sensitif terhadap risiko bencana alam) di mana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa yang akan datang.

"Setelah melalui proses, nantinya dokumen ini akan disosialisasikan ke semua stakeholder terkait dan dari berbagai pihak. Kemudian ini juga direncanakan akan di-Pergubkan sehingga bisa jadi acuan untuk diinternalisasikan dalam dokumen perencanaan," jelas Ema.

"Dan yang paling terpenting, selain aspek sosial tentunya yakni aspek ekonominya. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan di daerah tujuan akhirnya tentu mensejahterakan masyarakat kita," pungkasnya.

Selanjutnya pemateri dari World Agroforestry (ICRAF), Feri Johana mengatakan, konsep ekonomi hijau pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dengan secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.

Karakter ekonomi hijau, lanjutnya, yakni rendah karbon, efisien sumber daya, inklusivitas sosial, pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja didorong oleh investasi swasta dan publik, mengurangi emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi sumber daya dan energi, mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.

"Kegiatan ini adalah acara pertama di mana Pemerintah Aceh sudah berkomitmen untuk melakukan proses penyusunan master plan dan road map pertumbuhan ekonomi hijau nantinya. Dalam dokumen (yang sedang disusun) ini nanti akan tertuang apa saja yang ke depan disepakati oleh para pihak, menjadi panduan dalam rangka implementasi konsep Aceh Green ke depan," ungkap Feri.

Dalam prosesnya nanti ke depan, lanjutnya, akan dilakukan beberapa aktivitas terkait proses-proses diskusi, pengumpulan data, kunjungan lapangan dan Pokja akan dapat merumuskan rekomendasi untuk mencapai Kebijakan indikator ekonomi hijau.

"Secara teknis ini mungkin akan memakan waktu sekitar enam bulan ke depan. Pokja dan kami selaku fasilitasi akan bekerja selama waktu tersebut sampai dengan munculnya dokumen pertumbuhan ekonomi hijau," jelasnya.

"Ini kan semacam rencana ya. Jadi ini akan dijadikan panduan dalam proses perencanaan pembangunan yang itu akan dilakukan oleh pemerintah. Plus nantinya kemungkinan akan ada beberapa inisiatif pendanaan dari pihak swasta," tambahnya.

Feri berharap, konsep ini bisa mendapat dukungan dari masyarakat, baik di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan sampai ke tingkat kampung.

"Semoga nanti ini bukan berhenti pada dokumen saja, tetapi betul-betul semua orang paham dan sepakat serta bisa diimplementasikan sesuai dengan perannya masing-masing," pungkasnya.

Selanjutnya hadir pula Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh, M Daud yang menyampaikan materi Pertumbuhan Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Hutan dan Lahan dalam lokakarya tersebut. (sm)