RSUD-YA Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan rumah sakit regional kelas II B. Foto: KBA.ONE, Sudirman Hamid
DIALEKSIS.COM | Aceh - Nasruddin Bahar, Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), menyuarakan seruan tegas agar Bupati terpilih Aceh Selatan mengambil langkah konkrit dalam mengefektifkan kegiatan pemerintahan. Dalam keterangannya, Nasruddin menegaskan bahwa berbagai kegiatan yang tidak langsung menyentuh masyarakat harus dikaji ulang dan, bila perlu, dibatalkan.
“Transparansi Tender Indonesia TTI meminta Bupati terpilih untuk melakukan reviu terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh langsung dengan masyarakat. Kegiatan seperti bimtek, perjalanan dinas pejabat (kecuali yang sifatnya urgen dan tidak bisa diwakili), forum grup diskusi (FGD), serta pengadaan barang yang tidak terlalu bermanfaat sebaiknya dihentikan,” ujar Nasruddin dengan nada tegas.
Dalam penjelasannya, Nasruddin menyamakan kondisi pemerintahan saat ini dengan sebuah pesta yang disuguhkan “bagian cuci piring”.
“Bayangkan, sebuah pesta pemerintahan yang justru memberikan beban berat berupa hutang Rp122,5 milyar yang harus dibayar sebagai kewajiban, serta hutang RSUD Yulidin Away senilai Rp50 milyar yang harus diselesaikan tahun ini agar tidak merugikan pihak rekanan,” tambahnya.
Nasruddin juga mengingatkan agar APIP Aceh Selatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana di RSUD Yulidin Away.
“Penting bagi APIP untuk mengaudit penggunaan dana BLUD di rumah sakit tersebut, memastikan bahwa pengeluaran sesuai kebutuhan. Jangan sampai untuk mengejar target, manajemen rumah sakit memesan obat-obatan atau bahan habis pakai yang tidak mendesak,” ungkapnya. Ia menambahkan, “Cara terbaik adalah dengan melihat stok barang di gudang. Jika barang menumpuk, itu artinya sudah terjadi penyimpangan.”
Lebih lanjut, ia mengkritisi struktur keuangan yang ada, terutama permasalahan hutang yang tidak seharusnya menimpa RSUD Yulidin Away.
“Idealnya, RSUD Yulidin Away yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah harus mengelola anggarannya sendiri dan tidak sepenuhnya dibebani oleh APBD,” tegas Nasruddin.
Nasruddin mengingatkan bahwa Bupati terpilih menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar, terutama dalam konteks program efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berimbas pada keuangan daerah.
“Banyak kegiatan yang bersumber dari dana transfer pusat pun harus dibatalkan. Tidak hanya itu, efisiensi belanja pegawai pun menjadi prioritas untuk mengoreksi salah urus pemerintahan sebelumnya. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali,” pungkasnya.
.jpg)
Sebelumnya
