DIALEKSIS.COM | Jakarta - Petinggi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Amien Rais menilai pihak Polri dan TNI secara kelembagaan tak terlibat dalam skenario dan implementasi pembunuhan terhadap enam Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM50. Hal itu ia sampaikan saat meluncurkan 'Buku Putih' yang berisikan data dan fakta terkait pembunuhan enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, Rabu (7/7) kemarin secara virtual.

"Setelah membaca dengan baik, secara kelembagaan, ini penting, Polri dan TNI sama sekali tak terlibat dalam skenario dalam implementasi pelanggaran HAM berat itu," kata Amien.

Amien mengaku bersyukur bila aparat keamanan Indonesia secara kelembagaan tak terlibat. Ia menilai hal ini sebagai berita gembira bagi masyarakat Indonesia. "Jadi teman-teman dari TNI dari 3 angkatan dan Polri, Anda memang tidak terlibat. Baik skenario apalagi pelaksanaan. Kita bangga tulang punggung keamanan bangsa Polri dan TNI tak terlibat," kata Amien.

Melihat hal itu, Amien meminta agar proses hukum bisa dilakukan secara transparan agar para pelaku dan otak pembunuhan bisa diketahui dan bisa dijerat hukum secara maksimal.

"Agar selama ini kasus pelanggaran HAM ini yang dibuat remang-remang oleh pihak tertentu diharapkan menghilang dengan sendirinya itu enggak akan terjadi," kata dia. Sementara itu, Sekretaris Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Marwan Batubara meminta agar para pelaku kasus pembunuhan enam Laskar FPI tetap bisa dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). "Pembunuhan terhadap enam pengawal HRS merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Sehingga seharusnya digelar pengadilan HAM sesuai Undang-undang Nomor 26 tahun 2000," kata Marwan.

Marwan menyatakan Buku Putih mengajukan fakta bahwa pembunuhan 6 Laskar FPI bukan tindak pidana biasa melainkan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Ia pun meyakini operasi pembunuhan itu tak hanya dilakukan aparat kepolisian semata. "Namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat lain secara sistematis," ujarnya.[CNN Indonesia]