DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat anggaran tahun depan sebesar Rp 100,46 triliun, lebih kecil dari anggaran tahun ini sebesar Rp 131,82 triliun (setelah refokusing).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, sesuai hasil dari surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas No S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPM/D.8/PP.04.02/04/2021 per tanggal 29 April 2021, Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2022 adalah sebesar Rp 100,46 triliun.

"Ini respons terhadap usulan kami sebesar Rp 176 triliun sebelumnya, yang meliputi klaster kementerian keuangan," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (2/6/2021).

Basuki menjelaskan rincian kegiatan per unit organisasi, Direktorat Jenderal sebesar Rp 41,04 triliun, untuk pembangunan 37 bendungan, pembangunan irigasi dan rawa, pembangunan pengendali banjir, dukungan manajemen, pengendalian lumpur Sidoarjo, dan pengadaan tanah.

"Ini sebagai usulan kami kepada komisi V DPR RI, sebagai hasil dari Rakorbangnas, dan nantinya akan dibahas nanti dalam RDP secara detil," jelasnya.

Sementara di Bina Marga sebesar Rp 39,7 triliun untuk pembangunan dan duplikasi jembatan 4.937 kilometer, preservasi dan penggantian jembatan. Serta pembangunan infrastruktur jalan dengan anggaran Rp 31,62 triliun untuk pembangunan jalan 239 kilometer, dan preservasi jalan sepanjang 2.230 kilometer.

"Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 12,50 triliun untuk pembangunan SPAM, optimalisasi SPAM, sistem sanitasi, bangunan gedung dan penataan kawasan pemukiman.

Sedangkan untuk bidang perumahan sebesar Rp 5 triliun, pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, dan pembiayaan infrastruktur. Basuki mengatakan bantuan pembiayaan perumahan tahun depan menjadi Rp 28 triliun.

"Tahun ini Rp 19 triliun, tahun depan menjadi Rp 28,2 triliun dengan target 1.169.945 unit, untuk FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) Rp 23 triliun, BP2BT (bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan) Rp 1,6 miliar, SSB (subsidi selisih bunga) Rp 4,39 triliun dan SBUM (subsidi bantuan uang muka) Rp 812 miliar," jelasnya.

Pada karya tunai dianggarkan sebesar Rp 13,6 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 720 ribu orang.[CNBC Indonesia]