DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak menutup mata adanya potensi mark up atau penggelembungan anggaran pemerintah saat belanja alutsista. Dia berjanji tidak akan meloloskan oknum yang melakukan mark up anggaran gila-gilaan.

"Bisa terjadi pasti dong. Semua anggaran pemerintah itu berpotensi untuk mark up,kita sudah tahu lah. Kita kan udah lama jadi orang Indonesia, nggak usah munafik. Yang penting bagi saya, barang katakanlah X harganya, dan mark up-nya sampai 600%, bener nggak? Maaf mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya, saya tidak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan," kata Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).

"Saya tidak mau loloskan dan lapor ke presiden dan itu nanti tanggung jawab saya ke presiden, rakyat, bersejarah, saya takut dikutuk generasi," tambahnya.

Banyak kontrak yang tidak diloloskan Prabowo. Dia menjelaskan sudah Menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan menggandeng Kejaksaan hingga BPK untuk mengawal kontrak di Kemenhan.

"Untuk menjaga kita tidak tergoda untuk terlibat dalam hal itu, saya rencananya dan dah coba mengundang Kejaksaan, BPKP, dan BPK untuk memeriksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," jelasnya.

Prabowo juga melakukan negosiasi langsung dengan produsen alutsista, supaya mengetahui detail kontrak pembelian itu.

"Saya banyak yang melakukan negosiasi langsung dengan produsen, sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya berapa. Kalau mau beli alat ini harganya berapa," katanya.[CNBC Indonesia]