DIALEKSIS.COM | Aceh - Diskusi Dialeksis bersama pemerhati sosial dan pemerintahan Risman Rachman mengulas catatan hasil Demo Aliansi Mahasiswa Se-Aceh yang diterima Sekretaris Daerah Aceh di Kantor Gubernur, Kamis, 8 Januari 2026. Percakapan berlangsung di sudut Warung Kopi Cut Nun, Ulee Kareng, Banda Aceh.
Risman, yang pernah mendampingi Sekda Aceh pada era Taqwallah, menilai tuntutan mahasiswa mencerminkan kegelisahan publik terhadap skala dampak bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah penetapan status Bencana Nasional.
“Idealnya memang status bencana nasional. Namun, sebelum itu diwujudkan maka harus ada komitmen penangganan secara nasional. Dengan dibentuknya Satgas Nasional dan diberi ruang bagi masuknya bantuan asing maka itu tanda Pusat sudah lebih akomodatif lah. Apalagi sebelumnya juga sudah hadir Satgas DPR,” ujar Risman.
Hal itu juga diakui oleh Sekda Aceh yang menyatakan bahwa dari sisi dampak, bencana ini layak menjadi bencana nasional. Karena itu, Pemprov Aceh tetap memperjuangkan pemenuhan kebutuhan masyarakat ke Pemerintah.
“Karena secara regulatif tidak ada status bencana nasional, tetap tanggap darurat Provinsi maka Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota harus pro aktif,” kata Risman.
Dalam diskusi itu, Risman mencermati sejumlah agenda prioritas pemulihan yang disampaikan Sekda Aceh. Di sektor perumahan, pemerintah mendorong percepatan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema bantuan tunai, agar warga dapat membangun secara mandiri.
Untuk sektor kesehatan, pelayanan di Aceh Tamiang yang terdampak berat dengan 12 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan”sementara direlokasi ke Rumah Sakit Langsa. Pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan dalam kondisi aman.
Sementara itu, agenda pembersihan massal difokuskan pada lumpur dan sampah di kawasan permukiman. Skema cash for work dan dukungan alat berat digunakan agar warga dapat kembali ke rumah sebelum Ramadan.
“Skema cash for work saya kira bagus ya karena itu bisa membantu warga untuk mendapatkan pendapatan atas hasil kerja mereka. Bencana ini jelas membuat banyak warga kehilangan pekerjaan. Jadi patut kita dorong agar terwujud,” tambah Risman.
Terkait pengelolaan anggaran kebencanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Aceh disampaikan bahwa bantuan antar-daerah yang dikelola mencapai Rp32 miliar. Pada tahap pertama, Rp8,8 miliar disalurkan berdasarkan data kerusakan dan luas wilayah terdampak. Tahap kedua sebesar Rp17,6 miliar dialokasikan berdasarkan jumlah pengungsi dan wilayah terisolasi di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Sisa dana sekitar Rp5 miliar akan disalurkan setelah seluruh komitmen transfer diterima.
Selain itu, Dana Siap Pakai Presiden sebesar Rp20 miliar telah dimasukkan ke dalam BTT untuk kebutuhan logistik, sandang, pangan, konektivitas, dan pembersihan.
Pemerintah Aceh juga berencana membangun portal transparansi anggaran agar publik dapat memantau aliran dana kebencanaan, termasuk yang berasal dari organisasi non-pemerintah.
“Saya mendorong agar transparansi dikedepankan karena sejak dulu sisi ini sudah diwujudkan lewat Portal P2K,” sebut Risman.
Dalam penanganan di lapangan, Sekda melaporkan melibatkan lebih dari 150 NGO dan ribuan relawan sebagai mitra resmi distribusi logistik dan layanan pendidikan.
“Jangan sekedar mitra lapangan ya, harus dijadikan sikap untuk memastikan penangganan bencana tetap memperhatikan partisipasi luas masyarakat dan akuntabel,” ujar Risman lagi.
Koordinasi dengan BNPB terus dilakukan untuk mengusulkan tambahan anggaran guna mempercepat pemulihan infrastruktur.
Menurut Risman, Pemerintah Aceh harus memanfaatkan kehadiran Satgas Nasional dan Satgas DPR. Untuk itu, harus segera mungkin dilakukan konsolidasi data agar komitmen Pusat bisa segera diwujudkan tanpa terkendala data. “Jika ada kendala saya sarankan agar segera berkoordinasi dengan Satgas DPR agar mereka bisa menggerakkan kementerian dan lembaga,” tutup Risman. []