DIALEKSIS.COM | Banda Aceh -Debat publik ketiga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh 2024 yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di The Pade Hotel, Aceh Besar, pada Selasa malam (19/11/2024), berlangsung panas dan diwarnai kericuhan.  

Debat yang seharusnya menjadi ajang penyampaian visi dan misi pasangan calon (paslon) ini terhenti sementara karena adanya dugaan pelanggaran aturan terkait penggunaan alat elektronik oleh salah satu paslon. 

Situasi tersebut memicu ketegangan di antara para pendukung, yang menambah riuh suasana di ruang debat.  

Ketua KIP Aceh, Agusni, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi dan memastikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga jalannya debat sesuai aturan.  

“Kami mohon maaf kepada semuanya atas ketidaknyamanan yang muncul tadi. Kiranya kita bisa melanjutkan kembali debat publik ketiga ini. Ada tiga poin penting yang ingin saya sampaikan untuk menegaskan posisi kami,” ujar Agusni.

Agusni kemudian merinci tiga poin penting yang menjadi panduan untuk melanjutkan debat yaitu yang pertama, sesuai aturan KIP Aceh, setiap pasangan calon dilarang menggunakan alat elektronik selama debat berlangsung untuk mencegah potensi pelanggaran dan memastikan debat berjalan adil.  

Yang kedua, menanggapi dugaan pelanggaran, Agusni memastikan bahwa alat elektronik yang diduga digunakan oleh salah satu paslon telah dilepaskan, sehingga tidak lagi menjadi kendala dalam jalannya debat.  

Yang ketiga, paslon nomor urut 1 yang sempat terhenti saat penyampaian visi dan misinya diberikan waktu 1 menit 12 detik yang tersisa untuk melanjutkan paparannya.  

“Kami berharap moderator dapat melanjutkan debat ini dengan tenang. Kita harus menghargai waktu yang ada dan menjaga agar suasana tetap kondusif,” lanjut Agusni.  

Meski situasi sempat memanas, KIP Aceh menunjukkan ketegasan dan profesionalismenya dalam menangani gangguan. 

Agusni mengajak semua pihak, baik paslon maupun pendukung, untuk menjaga ketenangan demi keberlangsungan debat.  

“Kami meminta kerja sama semua pihak agar proses demokrasi di Aceh berjalan dengan damai, tertib, dan bermartabat,” pungkasnya. [nh]