Desa Wisata Didorong Hadirkan Produk Unggulan yang Otentik
Font: Ukuran: - +
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong agar desa-desa wisata yang ada di Indonesia dapat menghadirkan produk unggulan yang otentik sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.
“Ini yang ingin kita dorong, apa produk unggulan di suatu desa tersebut yang bisa kita kembangkan. Baik dari potensi alam, budaya, dan buatan atau karya kreatif yang otentik. Misalnya Desa Wisata Penglipuran di Bali, fokus utamanya adalah adat istiadat desa yang sangat luar biasa, terkenal sebagai desa terbersih. Dari potensi yang ada dapat memberikan nilai tambah, sehingga wisatawan memperoleh pengalaman berwisata yang memuaskan,” ujar Menparekraf Sandiaga, saat mengikuti webinar yang bertajuk Memperkuat Ekonomi Indonesia Melalui Desa, secara daring, di Jakarta, Minggu (25/4/2021).
Nilai tambah yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa dilihat (to see), sesuatu yang bisa dilakukan (to do), sesuatu yang bisa dipelajari (to learn), dan sesuatu yang bisa dibeli (to buy). Dengan nilai tambah ini, produk unggulan di desa wisata akan bertransformasi menjadi produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.
Pengembangan desa wisata merupakan langkah Kemenparekraf/Baparekraf dalam hal pemenuhan indikator prioritas pembangunan kewilayahan pada RPJMN 2020“2024. Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024.
“Kita ingin mewujudkan desa yang produktif dan mandiri. Tugas kita adalah kita harus memberdayakan 244 desa. Desa wisata ini harus menjadi desa mandiri dari desa rintisan. Oleh karena itu, kita all out, sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi kita dan menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Pada tahun 2020, Kemenparekraf/Baparekraf telah memfasilitasi sertifikasi desa wisata berkelanjutan di 16 desa wisata, sedangkan di tahun 2021 Kemenparekraf akan menambah angka tersebut menjadi 52 desa wisata.
Selain itu, dalam pengelolaan desa wisata rintisan menuju desa wisata mandiri, diperlukan SDM yang unggul. Oleh karenanya, pemetaan potensi kompetensi SDM di desa wisata perlu dilakukan. Misalnya, potensi kompetensi SDM di bidang pariwisata bisa dilihat dari kemampuan dalam mengelola homestay atau menjadi pemandu wisata. Sedangkan pada bidang ekraf, kompetensi SDM dapat dipetakan dalam mengelola kuliner atau menjadi pengrajin kriya dan fesyen.
“Di tahun 2021 SDM ini menjadi fokus dari Kemenparekraf. Kita telah melakukan pemetaan kompetensi SDM di 67 desa wisata, tapi jumlah ini masih kurang, dan kita akan terus tingkatkan dengan kolaborasi. Sudah ada 14 asosiasi atau komunitas, dan 20 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kemenparekraf,” ujar Sandiaga.
Setelah melakukan pemetaan SDM, Kemenparekraf memfasilitasi pelatihan berbasis kompetensi bagi SDM di desa wisata melalui up skilling maupun reskilling yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan di desa tersebut.
Selain menciptakan SDM yang unggul, komponen yang diperlukan dalam kemajuan desa wisata antara lain atraksi, amenitas, aksesibilitas, serta aktivitas di desa wisata tersebut.
“Jika seluruh komponen terpenuhi, urbanisasi masyarakat dari desa ke kota diharapkan dapat berkurang, karena banyak aktivitas ekonomi yang diciptakan. Selain itu, desa wisata dapat menjadi upaya dalam melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kalangan masyarakat,” kata Sandiaga.
Sebagai catatan, pada 2019, sektor pariwisata menyumbangkan nilai devisa nomor dua terbesar di Indonesia setelah sektor migas, sebesar 16,9 miliar dolar AS. Sedangkan, sektor ekraf menyumbangkan sebesar Rp1,1 triliun terhadap PDB Indonesia. Untuk itu, dengan adanya pengembangan desa wisata diharapkan mampu mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi secara nasional. (asy)