DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Partai politik dinilai cenderung melakukan korupsi, maka tidak sedikit kepala daerah di Indonesia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena melakukan korupsi.

Kapus Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Firman Noor, M.A mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan partai politik menjadi korupsi, yaitu pengelolaan partai yang terpusat, pengendalian partai bersifat personal dan transaksi politik kerap dilakukan secara ekslusif dan tidak terkontrol.

“Bahkan partai juga kurang berhasil dalam mendisiplinkan kadernya, sikap pragmatis, oportunis, hipokrit berkembang dan menjadi sulit dihindari dan proses pembuatan kebijakan hingga kontetasi pemilu yang ringkih dari jeratan korupsi,” ujar Firman Noor melalui Webinar dengan tema Menuju Badan Hukum Partai Politik yang Ideal.

Firman menambahkan, ada beberapa pola korupsi pemerintah daerah, yaitu perizinan, seperti sektor tambang dan migas, kehutanan, tata ruang dan pertanahan.Pelaksanaan fungsi DPRD, yakni legislasi, anggaran & pengawasan atas pelaksanaan kebijakan.

“Pengadaan barang dan jasa pemerintah, promosi, mutasi dan suap jabatan dan dana desa juga berpotensi terjadi,” tutur Firman.