DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan sejumlah tantangan menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Indonesia sebagai negara majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongan memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Melihat fakta tersebut, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menegaskan bahwa dibutuhkan kedewasaan dan kematangan berpolitik dari tingkat elite hingga akar rumput agar proses demokrasi lima tahunan itu berjalan lancar, aman, dan damai.

"Jika kontestasi politik tidak mampu dikelola dan diselenggarakan dengan baik, dikhawatirkan justru akan menimbulkan polarisasi sosial di tengah masyarakat. Kondisi itu tentu saja akan mengganggu stabilitas nasional,” ujarnya saat memberi sambutan pada Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024, Senin (13/3/2023).

Boy melanjutkan bahwa ancaman polarisasi sosial akan semakin besar ketika praktik politik identitas, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks bertebaran di tengah masyarakat. 

Tentu saja praktik semacam itu tidak hanya membahayakan demokrasi di Indonesia, tapi juga mengancam kutuhan dan kedaulatan bangsa. Menurutnya, Pemilu merupakan pesta demokrasi 5 tahunan yang bertujuan untuk menyalurkan suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Di negara-negara penganut sistem demokrasi Pemilu adalah salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraaan Pemilu yang jujur, aman, damai, dan berkualitas menjadi bukti negara demokrasi sukses menerapkan sistem pemerintahannya. 

“Dari tahun ke tahun, pasca reformasi indeks demokrasi kita terus mengalami kenaikan. Itu ditunjukkan dengan partisipasi politik rakyat yang semakin tinggi dan penyelenggaraan Pemilu yang berjalan demokratis. Tentu masih banyak tantangan dan kekuarang yang harus kita benahi dengan komitmen bersama mewujudkan tatanan demokrasi yang lebih berkualitas dan bermartabat,” papar Boy.