DIALEKSIS.COM | Jakarta - RI diramal masih akan terus bergantung pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jangka panjang hingga 10-20 tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ari Soemarno, pengamat perminyakan & mantan Direktur Utama Pertamina era 2006-2009.

Dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Senin (23/08/2021), dia mengatakan bahwa kapasitas kilang BBM di dalam negeri stagnan di level 1 juta barel per hari (bph), sementara produksi minyak mentah RI bukannya naik, malah terus turun.

"Menurut saya itu (impor) gak bisa dihindari, dalam beberapa tahun ke depan dari 10-20 tahun masih impor. Infrastruktur (kilang) kita gak naik, stagnan segitu saja," ungkapnya dalam program Energy Corner Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (23/08/2021).

Pemerintah memang terus mendorong produksi BBM dan LPG dari dalam negeri dengan menambah kapasitas kilang. Namun, dengan bertambahnya kapasitas kilang, artinya bakal semakin banyak minyak mentah yang dibutuhkan.

Jika dibenturkan dengan produksi minyak mentah dalam negeri yang masih rendah, maka tetap saja impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri. Oleh karena itu, menurutnya ini tidak berdampak pada perbaikan neraca dagang Indonesia.

"Tambah kapasitas produksi BBM dan LPG dalam negeri dengan menambah kapasitas kilang. Maka, minyak mentah pun impor, ini hanya memindahkan saja dari impor BBM dan LPG ke minyak mentah," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk menaikkan infrastruktur kilang, dibutuhkan investasi yang sangat besar. Dia kembali menegaskan bahwa RI diperkirakan masih akan terus menjadi importir, baik untuk BBM, LPG, dan minyak mentah.

"Sampai kapan pun kita akan jadi importir, baik BBM, LPG maupun minyak mentah. Ini akan terus berlangsung, gak bisa dihindari, realitas ini harus disadari," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan anggota kabinetnya untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Sejalan dengan instruksi Presiden, Dewan Energi Nasional (DEN) pun telah menyiapkan Grand Strategi Energi untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi, salah satunya yakni untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG.

Adapun salah satu target yang tercantum dalam Grand Strategi Energi ini yaitu menghentikan impor BBM pada 2030 mendatang.[CNBC Indonesia]