Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRA, Nurchalis, S.P, M.Si. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, Presiden menginstruksikan agar seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan rasionalisasi anggaran. Namun, menurut Ketua Fraksi Partai NasDem, Nurchalis, S.P, M.Si, kebijakan tersebut berdampak signifikan pada operasional lembaga, terutama di daerah-daerah yang telah merasakan beban fiskal berat.

“Pemangkasan anggaran yang tidak seimbang membuat banyak lembaga hanya mampu menjalankan operasional internal tanpa kegiatan publik, bahkan ada yang operasionalnya nihil,” ujar Nurchalis dalam keterangan kepada Dialeksis, Minggu (16/02/2025). 

Ia menambahkan bahwa banyak daerah yang kekuatan fiskalnya sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sementara kedaulatan fiskal daerah masih minim karena pertumbuhan ekonomi lokal yang belum optimal.

Kondisi semakin genting di sejumlah kabupaten/kota yang mengalami fenomena Devisit. “Bagi daerah yang ekonominya sudah mulai tumbuh, tantangannya adalah bagaimana merawat investasi tersebut agar terus berkembang dan menghasilkan pendapatan fiskal yang dapat melindungi lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nurchalis mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain: perkuat investasi: Tingkatkan dan nyamankan iklim investasi agar daerah memperoleh pendapatan baru serta membuka lapangan kerja.

Dirinya menambahkan pentingnya sinergi pemerintah dan dunia usaha: Perkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mewujudkan visi dan misi bersama, optimalisasi OPD: Gabungkan OPD yang tidak memberikan dampak signifikan dan perkuat OPD yang mampu menyumbang kekuatan fiskal daerah.

Usulan penting lainnya yakni, optimalkan produksi hasil bumi: manfaatkan pelabuhan dan bandara di daerah agar hasil bumi dapat didistribusikan secara efisien, sehingga pendapatan langsung mengalir ke daerah penghasil.

Sangat dibutuhkan juga produk penyusunan roadmap baru: rancang roadmap strategis untuk mengoptimalkan potensi besar daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, lain lain lakukan kerjasama terintegrasi antar daerah: Satukan potensi antara kabupaten/kota tetangga agar pendapatan dapat diperoleh secara bersama-sama.

Saran berikutnya perlu dibuatkan perencanaan terintegrasi: selaraskan perencanaan antara kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dengan kolaborasi anggaran yang fungsional, tentunya dengan pendekatan inklusif: Libatkan seluruh stakeholder, termasuk dunia usaha, agar permasalahan dapat diselesaikan bersama menuju keadilan dan martabat.

Usul terakhir Nurchalis yakni perpanjangan dana otsus: Satukan kekuatan lokal dan nasional dengan melibatkan tokoh politik, terutama dari Aceh, untuk segera merevisi kebijakan dan menyediakan payung hukum bagi dana otsus.

“Kepiawaian para pemangku kebijakan sangat dibutuhkan agar kondisi fiskal yang menantang ini dapat diubah menjadi kekuatan bangkit bagi daerah,” pungkas Nurchalis.