[Dok Kemendagri] 

DIALEKSIS.COM |  Jakarta - Sejumlah daerah dengan cakupan vaksinasi Covid-19 dosis 1 yang masih di bawah 70 persen hingga akhir 2021 terancam mendapatkan sanksi dari pemerintah. Diberitakan Kompas.com, Sabtu (18/12/2021) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengevaluasi daerah yang tidak mencapai target tersebut. 

Tito mengatakan, pemerintah akan menyiapkan sanksi berupa disinsentif anggaran kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah. 

"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah," ujar Tito. 

Sementara sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan dana insentif daerah dan dana alokasi umum.

Daerah dengan vaksinasi rendah Mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 16 Desember 2021 terdapat sejumlah daerah yang masih belum menyentuh angka 70 persen untuk vaksin dosis 1. Daerah-daerah tersebut yaitu: Papua: 27,1 persen 

Aceh: 46,37 persen 

Maluku: 49,21 persen 

Papua Barat: 49,9 persen 

Sulawesi Tenggara: 51,35 persen 

Maluku Utara: 51,85 persen 

Sulawesi Tengah: 53,36 persen 

Sulawesi Barat: 55,79 persen 

Kalimantan Selatan: 56,96 persen 

Sulawesi Selatan: 57,45 persen 

Kalimantan Barat: 57,97 persen 

Sumatera Barat: 61,33 persen Riau: 62,5 persen 

Nusa Tenggara Timur: 63,05 persen 

Sumatera Selatan: 64,06 persen 

Lampung: 68,26 persen 

Bengkulu: 68,98 persen 

Sumatera Utara: 69,09 persen 

Jawa Barat: 69,69 persen 

Gorontalo: 69,7 persen.

Kendala rendahnya vaksinasi 

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan cakupan vaksinasi dosis 1 di beberapa daerah belum mencapai target yang dicanangkan. 

Menurut Nadia, kendala pertama yang harus dihadapi adalah dari faktor distribusi pada daerah yang sulit dijangkau, sehingga vaksinasi tidak bisa dilakukan setiap hari. 

"Ada faktor distribusi daerah sulit, seperti transportasi tidak setiap hari mugkin satu atau dua minggu ya," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/12/2021). 

Selain itu, faktor lain yang membuat cakupan vaksinasi terhambat adalah adanya penolakan dari sasaran vaksinasi dengan berbagai alasan. 

"Kedua juga ada faktor penolakan juga dengan berbagai alasan, seperti agama, belum yakin, ataupun hoaks yang infromasinya masih salah," ujar dia. 

Menanggapi rencana pemberian sanksi untuk daerah yang tidak mencapai target vaksinasi dosis 1 pada akhir 2021, Nadia mengatakan bahwa Kemenkes terus berupaya mendorong peningkatan cakupan vaksinasi di tiap daerah. 

"Kita mendorong untuk inovasi daerah, dan mencukupkan ketersediaan vaksin serta kebutuhan vaksinator tentunya," kata Nadia.

Jokowi minta vaksinasi ditingkatkan 

Diberitakan Kompas.com, Sabtu (18/12/2021) Mendagri Tito Karnavian mengatakan, daerah dengan angka capaian vaksinasi yang rendah akan mempengaruhi angka rata-rata nasional. 

Tito mencontohkan, salah satu daerah yang angka capaian vaksinasinya masih di bawah 70 persen yakni Sumatera Barat. Tito mengaku sudah melaporkan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo. 

"Dan beliau minta untuk ditingkatkan. Kedatangan saya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama yang capaian vaksin Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden," kata Tito. 

"Selain Mendagri, Presiden juga menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," ujar dia. (Kompas.com)