Muhammad Fawazul Alwi, Founder Aceh Sumatra Youth Movement. Dokumen untuk dialeksis.com.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam beberapa tahun terakhir, kepemimpinan demokrasi di tingkat daerah menghadapi tantangan yang kian kompleks. Salah satu isu paling menonjol adalah dominasi mafia oligarki yang merongrong esensi demokrasi itu sendiri. 

Muhammad Fawazul Alwi, Founder Aceh Sumatra Youth Movement, mengungkapkan bahwa demokrasi, yang seharusnya menjadi mekanisme pemerintahan yang adil dan transparan, justru sering tersandera oleh kepentingan kelompok elit. 

"Di daerah, fenomena ini menjadi lebih gamblang, karena wilayah tersebut sering menjadi ajang perebutan kekuasaan oleh berbagai oligarki," kata Fawazul kepada Dialeksis.com, Minggu, 20 Oktober 2024.

Mafia oligarki di daerah tak hanya melibatkan kalangan politisi, tetapi juga pengusaha, birokrat, dan tokoh masyarakat yang memiliki akses langsung ke kekuasaan dan sumber daya. 

Mereka bekerja dalam jaringan tersembunyi untuk mempertahankan dominasi kekuasaan serta menjaga kebijakan yang menguntungkan mereka. 

Cara yang digunakan pun bervariasi, mulai dari lobi politik, pengaruh media, hingga praktik korupsi yang sistematis.

"Fenomena oligarki ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena para pemimpin daerah seringkali tak punya ruang gerak. Mereka terikat oleh kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat sebelum naik ke kursi kekuasaan. Janji-janji politik yang harus mereka penuhi mengikat mereka dalam jaringan oligarki. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemimpin daerah akhirnya menjadi bagian dari oligarki itu sendiri," ujarnya. 

Fenomena ini jelas memengaruhi kepemimpinan daerah yang ideal. Banyak pemimpin yang pada awalnya ingin membawa perubahan dan berpihak kepada rakyat, tetapi terjebak dalam dinamika kekuasaan elit yang sulit dihindari.

Selain oligarki, tantangan lain yang tak kalah besar adalah munculnya teori konspirasi yang kerap digunakan oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kepemimpinan yang tidak sejalan dengan mereka. 

Dalam era digital, penyebaran teori konspirasi menjadi semakin cepat dan masif. 

Media sosial dan platform digital lainnya memudahkan narasi-narasi palsu berkembang dalam hitungan jam, sehingga merusak reputasi pemimpin daerah dan kebijakan yang sedang dijalankan.

“Teori konspirasi ini bukan hanya menjadi masalah bagi pemimpin, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Mereka menjadi bingung dan sulit membedakan antara realitas dan disinformasi. Ini tentu memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pemimpin daerah. Padahal, kepercayaan masyarakat adalah elemen penting dalam sebuah pemerintahan yang demokratis,” tambah Fawazul Alwi.

Fenomena ini menciptakan kondisi yang tidak stabil, di mana pemimpin daerah harus menghadapi tekanan dari dua sisi: oligarki dan teori konspirasi. 

Dalam situasi seperti ini, banyak kebijakan pro-rakyat yang akhirnya terhambat atau bahkan gagal total. 

Masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat justru dirugikan akibat kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit.

Salah satu contoh nyata dari cengkeraman oligarki adalah dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. 

Banyak pemimpin daerah yang sebenarnya ingin mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, namun tekanan dari mafia oligarki membuat mereka tak berkutik. 

Perusahaan besar yang memiliki kedekatan dengan elite politik sering kali memperoleh konsesi yang menguntungkan mereka, sementara masyarakat lokal harus menanggung dampak negatifnya.

"Ini adalah dilema moral yang besar bagi pemimpin daerah," tegas Fawazul Alwi. 

Mereka dihadapkan pada pilihan untuk melindungi kepentingan rakyat atau mempertahankan posisi mereka dengan cara berkompromi dengan oligarki. 

Sayangnya, banyak dari mereka memilih untuk mengikuti jalur yang lebih mudah, meskipun itu berarti mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Fawazul Alwi juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menghadapi oligarki dan teori konspirasi.

 "Masyarakat harus lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Tidak semua yang viral di media sosial adalah kebenaran. Selain itu, masyarakat juga harus lebih aktif dalam mengawasi pemerintahan, berpartisipasi dalam proses politik, dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemimpin mereka," tambahnya. 

Menurutnya, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, oligarki dan teori konspirasi akan terus merusak tatanan demokrasi di tingkat daerah. 

Masyarakat memiliki peran sebagai pengawas dan pengontrol kekuasaan. Jika mereka tidak peduli, maka sistem demokrasi akan terus terjerat dalam praktik oligarki yang merugikan banyak pihak.

Pemimpin daerah menghadapi tugas yang sangat berat dalam mempertahankan independensi dan keberpihakan mereka terhadap rakyat. 

Dalam sistem yang sudah terkontaminasi oleh oligarki dan teori konspirasi, menjadi pemimpin yang bersih dan independen hampir merupakan tugas yang mustahil.

“Pemimpin yang kuat dan berani untuk berdiri melawan oligarki dan konspirasi akan menjadi harapan baru bagi demokrasi kita. Mereka harus berani menolak intervensi yang tidak sehat, bahkan jika itu berarti berisiko kehilangan dukungan dari kelompok elit," jelasnya.

Ke depannya, pemerintah pusat juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa demokrasi di daerah dapat berjalan dengan baik. 

Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah dan ruang yang lebih luas bagi pemimpin daerah untuk berinovasi tanpa tekanan dari oligarki pusat adalah beberapa langkah yang harus dilakukan.

“Desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi sebenarnya memberikan peluang besar bagi daerah untuk berkembang secara mandiri. Namun, jika tidak dibarengi dengan reformasi politik yang serius, desentralisasi justru akan membuka jalan bagi oligarki lokal untuk semakin mendominasi,” ujar Fawazul Alwi.

Di sisi lain, media juga memegang peran strategis dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemimpinan yang bersih. 

Media harus menjadi penjaga demokrasi, menyajikan informasi yang akurat, dan menghindari penyebaran teori konspirasi.

"kepemimpinan daerah yang berintegritas adalah kunci utama untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Tanpa pemimpin yang berani melawan oligarki dan konspirasi, serta partisipasi aktif masyarakat, demokrasi akan terus terancam dan kepentingan rakyat akan semakin terpinggirkan " pungkasnya.