Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2025, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe menggelar diskusi publik dan nonton bareng (nobar) pada Sabtu, 3 Mei 2025. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2025, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe menggelar diskusi publik dan nonton bareng (nobar) pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Mengusung tema “Kebebasan Pers di Era AI: Bagaimana AI Mengubah Lanskap Media”, kegiatan ini berlangsung di Sekretariat AJI Kota Lhokseumawe dan diikuti puluhan jurnalis dari IJTI dan Pewarta Foto Indonesia (PFI), serta perwakilan mahasiswa dari BEM Unimal, Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, dan UKM Al-Kalam IAIN Lhokseumawe.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni jurnalis senior Ayi Jufridar, akademisi Universitas Malikussaleh Masriadi Sambo, dan Ketua YLBH CaKRA Fakhrurazi.
Ketua AJI Lhokseumawe, Zikri Maulana, mengatakan kegiatan ini menjadi refleksi atas pentingnya kebebasan pers di tengah tantangan baru yang dihadirkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Kami ingin membuka ruang diskusi kritis tentang dampak AI terhadap profesi jurnalis dan bagaimana kita menyikapinya secara etis dan profesional,” ujar Zikri.
Dalam pemaparannya, Ayi Jufridar menilai AI memang mampu membantu kerja jurnalistik, namun juga membawa tantangan serius.
“AI bisa mempercepat produksi berita, tapi jika tidak diawasi, dapat memunculkan misinformasi dan menggerus nilai-nilai dasar jurnalisme,” katanya.
Masriadi Sambo menekankan pentingnya literasi digital bagi jurnalis dan masyarakat agar tidak terjebak dalam bias dan manipulasi.
“Media harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik,” jelasnya.
Sementara itu, Fakhrurazi dari YLBH CaKRA menyoroti aspek hukum dan etika penggunaan AI dalam media. Ia menegaskan perlunya regulasi yang jelas untuk melindungi kebebasan pers.
“Teknologi tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kebebasan berekspresi atau menyebarkan hoaks. Pemerintah dan media harus bekerja sama menjaga ruang publik yang sehat,” tegasnya.
Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif dan dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter bertema kebebasan pers di era digital.
Sebelumnya
