Direktur Eksekutif E-Trust, Dr. Nasrul Zaman. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif E-Trust, Dr. Nasrul Zaman, menilai bahwa dinamika politik menjelang Pemilihan Gubernur Aceh November 2024 kian menarik. Salah satu isu sentral yang mencuat adalah upaya sejumlah pihak untuk menghilangkan "pengaruh pusat" Jakarta dalam kontestasi politik di Aceh.

"Retorika politik ini membuat kondisi di Aceh semakin dinamis. Namun, sangat tidak logis jika kita mengabaikan koneksi antara Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, dengan struktur partai di Aceh yang terlibat dalam pilkada," ujar Dr. Nasrul kepada Dialeksis.com, Kamis (21/11).

Ia menjelaskan bahwa kandidat pasangan Mualim dan Fadlullah yang maju dalam pilgub Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari Gerindra.

"Mualim adalah penasihat Gerindra Aceh, sementara Fadlullah menjabat sebagai Ketua Gerindra Aceh. Secara hierarki, keduanya adalah kader yang mendapatkan mandat langsung dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto," tegasnya.

Mandat ini, menurut Nasrul, menjadi sinyal jelas bahwa seluruh simpatisan dan pendukung Gerindra, termasuk para loyalis Presiden Prabowo, diharapkan memberikan dukungan untuk memenangkan pasangan Mualim-Fadlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

Lebih lanjut, Dr. Nasrul mengimbau agar kedua tim sukses, baik pasangan 01 maupun 02, tidak perlu saling menarik atau menjauhkan relasi politik kandidat dengan pusat, termasuk "Jakarta".

"Meski Presiden Prabowo Subianto adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak mungkin berpolitik praktis secara terang-terangan, relasi struktural partai menunjukkan keberpihakan yang jelas. Tidak realistis jika berharap dukungan dari Jakarta akan mengarah ke kandidat di luar struktur Gerindra," tuturnya.

Menurutnya, peran pusat dalam dinamika politik Aceh tidak dapat disangkal, meskipun bentuk dukungan sering kali hadir secara tersirat. "Konteksnya sederhana: hubungan antara partai, organisasi, dan kandidat tak bisa dipisahkan begitu saja. Itu adalah fakta politik yang harus diterima," pungkasnya.