Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Aceh, Prof. Drs. Yusni Sabi PhD menegaskan tidak boleh ada calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terpapar paham radikalisme.

Menurutnya, siapapun yang sudah melamar jadi CPNS atau PNS harus tunduk kepada aturan negara. 

“Muatan yang sudah dihadirkan dalam tahapan seleksi CPNS sudah harus menggambar bagaimana sifat nasionalisme para CPNS maupun PNS, yang lulus” kata Prof Yusni kepada Dialeksis.com, Minggu (5/6/2022).

Apalagi yang sudah lulus, kata dia, harus mengikuti aturan bahwa pengabdian mereka kepada negara itulah pengabdian kepada rakyat. 

“Jangan terpengaruh dengan ideologi sesat, karena jika melakukan itu sama saja dengan mengkhianati rakyat atau negara,” tegasnya. 

Untuk itu, kata dia, dalam menerima sebuah tugas atau jabatan, itu harus tulus dan ikhlas mengabdi kepada bangsa dan negara. 

Adapun cara menghindari paham radikalisme, menurut Yusni Sabi setiap orang harus bergabung dengan kelompok atau organisasi sesuai dengan fungsi dan peran yang melekat sebagai abdi negara. 

Contoh, profesi guru ada perkumpulan guru, jadi pertemuan berkala itu akan menjadi arena atau momentum dimana saling mencerahkan, mendukung, mengingatkan satu sama lain, tanggung jawab masing-masing dan sehingga tidak terpengaruh dengan ideologi di luar yang normal. 

Menurutnya, semua masyarakat menginginkan pejabat, PNS dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dalam cakupan yang masih normal. (NOR)