Sosiolog Universitas Syiah Kuala, Dr. Otto Syamsuddin Ishak. [ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana atau gebrakan vokal yang sempat heboh di beberapa waktu lalu terkait perpanjangan tiga periode Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui amendemen Undang-undang Dasar 1945 kini mulai mencuat kembali.

Sejumlah politisi dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Forum Diskusi Salemba Iluni ke-61 UI yang digelar di Jakarta, Sabtu (11/9/2021).

Menanggapi hal itu, Sosiolog Universitas Syiah Kuala, Dr. Otto Syamsuddin Ishak mengatakan jika melihat dari track record atau rekam jejak Soekarno, atau sekarang PDIP, maka hal periode politik jabatan Presiden selalu ingin seumur hidup.

"Sejak Partai Nasional Indonesia (PNI) sampai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu tak bisa bertahan untuk periode kedua rezim," ungkap Otto Syamsuddin kepada Dialeksis.com, Minggu (12/9/2021). 

Untuk diketahui, PNI adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden Pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. 

Otto menyebutkan, ada dua skenario politik nasional sebagai upaya PDIP untuk mendominasi yaitu Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan serentak secara nasional.

"Kalau amandemen untuk dominasi Presiden, sedangkan pemilu serentak untuk dominasi parlemen dari Jakarta sampai ke daerah (kabupaten dan kota) dan dominasi Eksekutif dari Presiden sampai Gubernur dan Bupati Walikota," jelasnya lagi.

Lanjutnya, apakah skenario politik nasional PDIP itu sejalan dengan aspirasi politik rakyat banyak, atau justru memicu revolusi seperti melahirkan orde baru.

Menurutnya, Amandemen UUD 1945 dan pemilihan serentak adalah upaya rekonstruksi basis legal dan struktur politik.