DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyurati Megawati Soekarnoputri. Dalam surat tersebut, Denny meminta bantuan Ketum PDIP itu untuk mencegah pemerintah menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Menurutnya, isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan untuk mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, berisiko menjadi wacana politik yang berkelanjutan dan berujung pada penundaan pemilu. 

"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," ujar Denny dalam surat yang diunggahnya di akun Twitter pribadinya, Jumat (2/6/2023).

Denny juga menumpahkan keresahannya atas kondisi hukum di Indonesia. Menurutnya, strategi politik untuk memenangkan Pemilu 2024 kini memanfaatkan celah hukum. 

"Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif," tulisnya dalam surat tersebut. 

Eks Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyoroti upaya KSP Moeldoko mengakuisisi Partai Demokrat. Hal itu baginya menjadi bukti penguasa melakukan cawe-cawe politik yang akan berdampak pada demokrasi di Pemilu 2024. 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Denny Indrayana Surati Megawati, Minta Bantuan Cegah Penundaan Pemilu 2024", K