Penulis" dr. Masry, Sp. An, dokter spesialis anestesi, pemerhati sosial politik, dan olahraga
Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Mitigasi Bencana Di Tangan Panglima, https://aceh.tribunnews.com/opini/1000188/mitigasi-bencana-di-tangan-panglima.
DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Tulisan ini diawali dengan penjelasan tentang kondisi yang ironis di lumbung energi, yaitu Aceh, sebuah wilayah dengan potensi sumber daya alam (SDA) melimpah, khususnya di sektor energi (Gas Alam, Panas Bumi, Hidro), kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Insiden terbaru, matinya dua unit genset di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Aceh, bukan sekadar gangguan teknis biasa. Ini adalah simbol kegagalan sistemik dalam mitigasi energi yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Pada Minggu, 14 Desember 2025, matinya genset melumpuhkan Pusat Data dan NOC, menyebabkan seluruh Layanan Digital Pemerintah Aceh terhenti. Dampaknya terasa hingga ke unit pelayanan paling vital: Rumah Sakit. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang offline berarti rekam medis digital, pendaftaran, dan administrasi kritis terhenti, mengancam kualitas dan keselamatan pasien.
Gagalnya Mitigasi: Di Balik Insiden Genset
Kegagalan dua genset secara bersamaan pada infrastruktur sepenting TIK menunjukkan dua kelemahan fatal, yang menunjukkan bahwa Mitigasi sektor Energi di Aceh adalah "Nol Besar":
A. Kegagalan Business Continuity Plan (BCP)
Pusat data kritikal harus beroperasi dengan standar keandalan tinggi (seperti Tier Standard) yang mensyaratkan redundansi (cadangan) untuk sistem penunjang.
1. Redundansi Genset: Kegagalan serentak menunjukkan adanya isu serius dalam preventive maintenance atau spesifikasi redundancy yang tidak dipenuhi, padahal genset adalah benteng terakhir layanan digital.
2. Absennya DRC: Mengapa tidak ada Disaster Recovery Center (DRC) yang terpisah secara geografis yang siap mengambil alih layanan kritikal (seperti kesehatan) dalam hitungan jam saat TIK utama down?
B. Melupakan Prioritas Anggaran
Infrastruktur cadangan seperti genset membutuhkan alokasi anggaran yang konsisten untuk pemeliharaan, manajemen bahan bakar, dan penggantian komponen rutin. Kegagalan ini memperkuat argumen bahwa sektor energi dan mitigasi risiko telah "terlupakan dalam hiruk pikuk politik dan pemerintahan," menyebabkan fasilitas kritikal ini rapuh.
Paradoks Aceh: Ayam Mati di Lumbung Padi
Kritik "Ayam yang mati di lumbung padi" adalah metafora yang paling tepat untuk menggambarkan ironi regional ini:
* Kekayaan Sumber Daya: Aceh adalah penghasil gas dan memiliki potensi besar untuk energi terbarukan (Panas Bumi, Tenaga Air).
* Ketergantungan dan Kerentanan: Meskipun kaya, Aceh tidak mandiri secara energi. Wilayah ini masih sangat bergantung pada jaringan pasokan energi nasional yang rentan. Potensi sumber daya lokal tidak diolah menjadi kemandirian energi yang dapat menjamin pasokan untuk fasilitas kritikal pemerintah.
Landasan Hukum yang Mandul: Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
Ironisnya, Aceh sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur sendiri sektor energinya melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral.
Qanun ini memberikan kewenangan khusus untuk:
1. Mengelola dan mengembangkan sumber daya energi demi kepentingan daerah.
2. Merumuskan kebijakan energi yang menjamin ketahanan pasokan.
Namun, implementasi Qanun ini gagal menjembatani jarak antara potensi besar dan realitas layanan yang rapuh. Jika kewenangan yang telah diberikan tidak digunakan untuk membangun sistem backup energi yang tangguh dan terintegrasi untuk pelayanan publik, maka Qanun tersebut hanya menjadi teks yang tidak berdaya saat bencana teknis terjadi.
Penutup: Jantung Penentu Pelayanan dan Ekonomi
Kegagalan genset di TIK harus menjadi wake-up call terkeras bagi para pengambil kebijakan. Isu energi bukanlah isu sampingan; ia adalah jantung penentu bagi suksesnya seluruh pelayanan publik dan kegiatan ekonomi di Aceh.
* Pelayanan Publik: Tanpa energi yang stabil, e-Government, kesehatan, dan pendidikan akan terus-menerus terancam.
* Aktivitas Ekonomi: Ketiadaan jaminan pasokan energi dan layanan dasar akan membuat investor enggan masuk, menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Aceh harus segera menggeser fokus politik ke investasi serius dalam ketahanan infrastruktur kritikal. Kemandirian energi harus diwujudkan, tidak hanya di atas kertas, tetapi melalui DRC yang fungsional, maintenance genset yang ketat, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk menjamin pasokan vital.
Slogan "Aceh Kaya" tidak akan berarti apa-apa jika masyarakatnya masih harus kehilangan pelayanan dasar hanya karena dua unit genset gagal bekerja.
Penulis" dr. Masry, Sp. An, dokter spesialis anestesi, pemerhati sosial politik, dan olahraga
Sebelumnya
