Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM). [Foto: net]
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Ketika demokrasi menuntut ruang dialog yang terbuka, peristiwa yang menimpa Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), memperlihatkan ketegangan tajam antara kebebasan berpendapat dan realitas politik di Indonesia saat ini.
Awalnya bermula dari sebuah kritik tajam terhadap kebijakan negara, peristiwa ini berubah wujud menjadi serangkaian intimidasi yang tidak hanya menyasar dirinya, tetapi juga keluarganya sebuah ujian keras bagi ruang demokrasi dan etika public discourse di negeri ini.
Pertentangan dimulai pada awal Februari 2026 ketika BEM UGM di bawah komando Tiyo melayangkan surat terbuka kepada UNICEF sebagai respons atas tragedi seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp 10.000. Surat itu bukan sekadar laporan; alih-alih ia menjadi kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat berbahasa Inggris tersebut, Tiyo menilai kematian tragis itu sebagai cerminan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar pendidikan, sekaligus mencibir prioritas anggaran nasional yang dinilai timpang, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya menyedot anggaran besar namun tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural. Kritiknya tak hanya bernada substantif ia juga memplesetkan MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi,” sindiran yang menjadi viral di jagat media sosial.
Empat hari setelah publikasi surat itu, Tiyo mulai menerima serangkaian ancaman melalui pesan WhatsApp dari nomor berkode Inggris (+44). Ancaman itu mencakup narasi penculikan, tuduhan sebagai “agen asing,” hingga pesan provokatif yang mencoba merendahkan kredibilitasnya. Serangan tersebut dibanjiri dari sedikitnya enam nomor berbeda, memperlihatkan pola intimidasi terkoordinasi yang segera dibaca publik sebagai upaya represi terhadap suara kritik.
“Kalau teror semacam ini terjadi kepada orang yang menyampaikan kritik, jelas itu bukan hanya soal individu ini soal ruang demokrasi kita,” ujar Tiyo saat konferensi pers daring yang digelar oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).
Ia menekankan kritiknya bukan serangan personal, tetapi refleksi terhadap perilaku kebijakan yang dinilai mengabaikan rakyat kecil.
Lebih menguatkan kekhawatiran publik, intimidasi ini tidak hanya berhenti di layar ponsel. Dalam beberapa kesempatan, Tiyo mengaku dikuntit oleh dua orang tak dikenal saat ia berada di sebuah kedai, yang bahkan sempat mengambil foto dirinya dari kejauhan sebelum segera pergi. Insiden semacam ini jauh dari sekadar ancaman digital menimbulkan kepanikan yang lebih luas tentang keselamatan pribadi aktivis mahasiswa.
Ancaman juga merembet ke keluarga. Pada 14 Februari, ibunda Tiyo menerima pesan fitnah dengan tuduhan bahwa putranya menggelapkan dana kampus tuduhan yang sama sekali tak berdasar dan menambah beban psikologis keluarga.
Kasus teror ini segera menarik respons dari berbagai kalangan. Akademisi dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi menilai kritik Tiyo berangkat dari kondisi objektif bangsa dan semestinya dilindungi oleh institusi pendidikan, bukan direspons dengan intimidasi atau ancaman. Mereka menekankan bahwa kritik mahasiswa seharusnya menjadi masukan yang bernilai dalam proses kebijakan publik.
Dari sisi negara, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Tiyo, sekaligus mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab atas ancaman tersebut. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin dalam konstitusi, meskipun Pigai mengakui belum mengetahui detail ancaman yang dimaksud.
Sementara itu, beberapa pejabat negara menekankan pentingnya etika dalam kritik publik, mengingat bahwa kebebasan berekspresi seharusnya tidak dibarengi dengan bahasa yang provokatif atau kurang sopan. Pernyataan semacam itu menjadi bahan perdebatan baru tentang batas antara ekspresi tajam dan etika komunikasi di ruang publik.
Peristiwa yang menimpa Tiyo kembali menempatkan mahasiswa pada posisi paradoks: di satu sisi, mereka menjadi penjaga nilai moral dan kritik sosial, di sisi lain, suara mereka kerap berujung konflik dan risiko. Selama ini, mahasiswa kerap tampil sebagai ujung tombak gerakan masyarakat sipil dalam menyorot isu pendidikan, kesejahteraan, dan hak asasi. Namun pengalaman Tiyo menunjukkan bahwa suara keras terhadap kebijakan besar sering menghadapi resistensi yang tidak hanya bersifat retoris.
Sejumlah pengamat berpendapat bahwa selain kritik substantif terhadap kebijakan seperti MBG, diskursus publik memerlukan kedewasaan komunikasi dari semua pihak termasuk pejabat dan mahasiswa untuk meredam eskalasi ketegangan di ruang digital dan fisik.
Kasus ini membuka satu pertanyaan besar, apakah demokrasi kita benar-benar memberi ruang yang aman bagi suara kritis, atau justru terus menguji mereka yang berani berbicara keras? Ketika kritik dilontarkan dan kemudian dibalas dengan intimidasi dan ancaman, yang diuji bukan hanya keberanian individu tetapi daya tahan institusi demokrasi dalam menjamin kebebasan berpendapat tanpa kekhawatiran keselamatan.
Dalam catatan peristiwa ini, Tiyo sendiri tetap tegas bahwa perjuangannya bukan semata pembangkangan, tetapi bentuk tanggung jawab moral generasi muda terhadap masa depan bangsa suatu narasi yang menurutnya pantas didengar, bukan dibungkam. [arn]
Sebelumnya
