Foto: artileri.org

DIALEKSIS.COM | New York - Amerika Serikat (AS) dan ASEAN membangun konsensus bersama untuk mengatasi perselisihan teritorial di Laut Cina Selatan. Hal tersebut diutarakan Wakil Menteri Luar Negeri AS John J. Sullivan, Kamis (27/09).

Berbicara kepada wartawan setelah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN di sela-sela Sidang Umum PBB ke-73 (UNGA), Sullivan mengatakan, "Saya telah bertemu dengan sejumlah negara ASEAN selama minggu saya di sini, di UNGA. Saya mengatakan bahwa ada konsensus, komitmen oleh ASEAN dan Amerika Serikat terhadap supremasi hukum, perjanjian Hukum Laut, yang harus mengatur klaim ini, klaim yang disengketakan atas Laut Cina Selatan, dan bukan tindakan sepihak oleh satu negara untuk mengembangkan fitur di Laut Cina Selatan dan, bahkan lebih buruk lagi, untuk memusnahkan mereka."

"Saya pikir ada suara bulat di antara para anggota yang berada di ruangan, semua orang mengakui, klaim yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Apa yang setiap orang dari negara-negara anggota dan Amerika Serikat cari adalah resolusi dari klaim-klaim itu tidak secara sepihak oleh satu negara tetapi di bawah norma-norma hukum internasional," tambahnya.

Sullivan lebih lanjut mengatakan bahwa Washington menginginkan resolusi damai dari semua pihak yang bersengketa di wilayah tersebut. 

"Selama pertemuan kami, saya menyoroti komitmen AS untuk menegakkan hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Dan penentangan yang telah dilakukan Pemerintah China di Laut Cina Selatan bukan karena kita berpikir bahwa China melakukan atau tidak memiliki klaim untuk fitur tertentu dari Laut Cina Selatan. Kami ingin hukum internasional harus diikuti dan untuk itu ada proses damai, bukan keputusan sepihak oleh satu negara, untuk menyelesaikan klaim tersebut, yang melibatkan sejumlah negara yang berbeda, seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia," katanya.

Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia, yaitu Cina, Filipina, dan Vietnam, di antara beberapa lainnya, memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih di laut. (Business-standard)