DIALEKSIS.COM | Australia - Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan para pejabat Myanmar bertanggung jawab atas 'pelanggaran hak asasi manusia' terhadap Rohingya . 

Pemerintah Australia pada Selasa 23 Oktober 2018 mengumumkan sanksi terhadap lima petugas di militer Myanmar yang kuat ddengan tuduhan terlibat kekerasan biadab terhadap Rohingya .

Setelah tindakan serupa oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, Australia mengumumkan akan membekukan aset petugas termasuk seorang letnan jenderal yang memerintahkan kelompok operasi khusus yang diyakini berada di balik kekejaman.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan para petugas - Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, Than Oo, dan Khin Maung Soe - "bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka".

Kelima, beberapa di antaranya karena diyakini telah mengundurkan diri dari jabatan mereka, juga akan dilarang bepergian ke Australia.

Sekitar 700.000 orang Rohingya telah diusir dari rumah mereka di negara bagian Rakhine, di Myanmar barat daya, sejak 2016.

Kampanye militer telah ditandai dengan banyak pembunuhan di luar proses hukum, perkosaan massal, dan pembakaran desa oleh pasukan keamanan.

Sebuah laporan PBB baru-baru ini menuduh militer Myanmar melakukan " niat genosida " dan menyerukan kepada panglima tertinggi dan lima jenderal yang akan dituntut berdasarkan hukum internasional.

Myanmar membantah tuduhan dalam laporan itu, menyalahkan "teroris" Rohingya untuk sebagian besar tuduhan kekejaman.

Australia sebelumnya memberikan pelatihan untuk tentara Myanmar dan menahan diri dari menjatuhkan sanksi, hingga Selasa.

Sanksi lain diantaranya akan didenda sebesar $ 1,2 juta untuk perusahaan dan 10 tahun penjara bagi individu bila kedapatan berhubungan pejabat militer myanmar.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay tidak berkomentar terkait sikap pemerintah Austria itu. Al Jazeera