Para wanita Uighur melakukan protes menentang Pemerintah China di ibu kota Xinjiang. [FOTO: Getty Images/independent.co.uk]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah China menegaskan Islam bukan agama atau kepercayaan asli warga Uighur. Hal ini disampaikan dalam sebuah dokumen yang dipublikasikan Dewan Informasi Negara Pemerintah China, Senin (22/7/2019). 

Namun, dokumen itu mengungkapkan, Islam Uighur hasil dari ekspansi Kerajaan Arab. Menurut pemerintah China 'teokrasi' serta 'supremasi agama' adalah pengkhianatan yang harus dilawan.

"Pasukan asing musuh dan separatis, ekstremis agama dan pasukan teroris yang berkolusi mendistorsi sejarah, akan disingkirkan sejarah dan rakyatnya," kata pemerintah China, seperti dikutip CNN Indonesia, Senin (22/7/2019).

Pemerintah China menjelaskan, Wilayah Xinjiang di barat laut negara itu tidak terpisahkan dengan China. Walaupun ada upaya dari para ekstremis untuk mendistorsi sejarah dan fakta demi memecah belah China.

Menurut Pemerintah China, penyataan yang mengatakan warga minoritas Muslim Uighur di Xinjiang sebagai keturunan masyarakat Turki adalah suatu kesalahan. Pernyataan itu alat politik kelompok pan-Turki dan pan-Islam.

"Musuh di dalam dan di luar China, terutama para separatis, ekstremis agama dan teroris, mencoba memecah belah China dan menghancurkannya dengan mendistorsi sejarah dan fakta," kata Pemerintah China dalam dokumen tersebut.

Beijing telah dituduh melakukan persekusi terhadap sejuta orang Uighur. Diyakini setidaknya satu juta orang ditahan di sebuah kamp yang menurut pemerintah China sebagai pusat vokasi yang bertujuan untuk menghadang penyebaran ekstremisme Islam.

Pada Kamis (18/7/2019) pekan lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menamakan perlakuan China terhadap minoritas Uighur itu sebagai 'aib abad ini'.

Pemerintah China mengatakan Xinjiang bagian dari China sejak Dinasti Han pada abad ketiga. Masyarakat dan etnis budaya yang ada di sana terbentuk dari proses panjang imigrasi dan integrasi.(red/Republika)