DIALEKSIS.COM | Shanghai - Ibukota wilayah Xinjiang Cina, rumah bagi sebagian besar Muslim Uighur minoritas, telah meluncurkan kampanye melawan produk halal untuk menghentikan Islam menembus kehidupan sekuler dan memicu "ekstremisme".

Dalam pertemuan pada Senin 8 Oktober 2018, para pemimpin Partai Komunis Urumqi memimpin para kader untuk bersumpah untuk "bertempur dengan pertempuran menentukan melawan halalisasi, menurut pemberitahuan yang diajukan di akun resmi WeChat kota

Setiap hari produk halal, seperti makanan dan pasta gigi, harus diproduksi sesuai dengan hukum Islam.

Cina telah dikecam keras oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing di tengah laporan tentang tindakan keras hukuman yang telah melihat penahanan sebanyak 1 juta warga etnis Uighur Muslim di Xinjiang.

Beijing telah membantah secara sistematis melanggar hak-hak Muslim Xinjiang, mengatakan itu hanya menindak ekstremisme dan "splittism" di wilayah tersebut.

Global Times resmi mengatakan pada hari Rabu bahwa "permintaan bahwa hal halal yang tidak bisa benar-benar halal" telah memicu permusuhan terhadap agama dan memungkinkan Islam untuk menembus kehidupan sekuler.

Sebagai bagian dari kampanye anti-halal, Ilshat Osman, jaksa kepala suku Uighur Urumqi, menulis sebuah esai berjudul: "Teman, Anda tidak perlu mencari restoran halal khusus untuk saya".

Menurut pos WeChat, pegawai pemerintah seharusnya tidak memiliki masalah diet dan kantin pekerjaan akan diubah sehingga pejabat dapat mencoba semua jenis masakan.

Para pemimpin Partai Komunis Urumqi juga mengatakan mereka akan membutuhkan pejabat pemerintah dan anggota partai untuk secara tegas percaya pada Marxisme-Leninisme, dan bukan agama, dan untuk berbicara bahasa Mandarin standar di depan umum.

Warga China secara teoritis bebas mempraktekkan agama apa pun, tetapi mereka telah mengalami peningkatan pengawasan karena pemerintah berusaha untuk membawa ibadah agama di bawah kendali negara yang lebih ketat.

Partai Komunis pada bulan Agustus mengeluarkan seperangkat peraturan yang direvisi yang mengatur perilaku anggotanya, mengancam hukuman atau pengusiran bagi siapa pun yang berpegang teguh pada keyakinan agama. Reuters/CNA