Ilustrasi bendera China dan Jepang. [Foto: dok. CNBC Ind]DIALEKSIS.COM | Beijing - Tiongkok kembali memperketat pembatasan terhadap sektor pertahanan Jepang. Pada Senin (29/6/2026), Beijing memasukkan empat lembaga penelitian pertahanan milik pemerintah Jepang ke dalam daftar hitam (blacklist) serta memberlakukan pembatasan ekspor yang lebih ketat terhadap puluhan entitas Jepang lainnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari kampanye China yang telah berlangsung selama beberapa bulan untuk membatasi akses Jepang terhadap barang-barang dwiguna (dual-use) asal Tiongkok, yakni barang yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan sipil maupun militer.
Kementerian Perdagangan China memasukkan 20 entitas ke dalam daftar kontrol ekspor. Di antaranya Institut Nasional untuk Studi Pertahanan Jepang serta pusat penelitian sistem pertahanan darat, laut, dan udara. Sejumlah unit di bawah Mitsubishi Electric dan Mitsubishi Heavy Industries juga turut menjadi sasaran.
Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa eksportir domestik maupun organisasi atau individu di luar negeri dilarang menyalurkan barang-barang dwiguna asal China kepada entitas yang telah masuk daftar tersebut. Seluruh aktivitas ekspor yang sedang berjalan juga diwajibkan segera dihentikan.
Selain itu, Beijing juga memasukkan 20 entitas Jepang lainnya ke dalam daftar pantauan. Daftar tersebut mencakup Mitsui E&S Co., produsen drone Terra Drone Corporation, perusahaan pengolah bahan bakar nuklir, serta sejumlah unit OKI Electric Industry.
Bagi entitas yang masuk daftar pantauan, China akan menerapkan pemeriksaan lebih ketat terkait pengguna akhir dan tujuan penggunaan barang. Beijing menegaskan tidak akan menyetujui ekspor apabila barang tersebut digunakan oleh militer Jepang atau berpotensi memperkuat kemampuan pertahanan negara tersebut.
Kebijakan terbaru ini menjadi kelanjutan dari langkah yang dimulai sejak Januari lalu, ketika China melarang ekspor barang dwiguna kepada pengguna militer Jepang. Pada Februari, Beijing juga memasukkan 20 entitas, termasuk anak usaha Mitsubishi Heavy Industries, IHI Corp., dan Kawasaki Heavy Industries ke dalam daftar kontrol ekspor. Sementara itu, Subaru Corp., TDK Corp., dan FUJI Aerospace Technology dimasukkan ke daftar pantauan.
Hubungan Beijing dan Tokyo diketahui semakin memanas setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu. Saat itu, ia menyebut serangan hipotetis China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Jepang, yang kemudian menuai kritik keras dari Beijing.
Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan Jepang tidak menunjukkan penyesalan sejak kebijakan serupa diumumkan pada Februari. Menurut Beijing, Tokyo justru semakin mempercepat apa yang disebut sebagai "militerisme gaya baru", termasuk pengerahan senjata ofensif dan peluncuran rudal ke luar negeri.
Meski demikian, China menegaskan pembatasan tersebut tidak akan mengganggu aktivitas perdagangan bilateral yang normal. Beijing juga menyebut perusahaan-perusahaan Jepang yang mematuhi aturan tidak perlu mengkhawatirkan kebijakan tersebut. [ab-cnbc]
Sebelumnya
