DIALEKSIS.COM | India - Polisi India mengangkut 7 Rohingya ke perbatasan pada hari Rabu untuk dideportasi ke Myanmar karena mereka masuk secara ilegal, kata para pejabat dan aktivis, ini langkah pertama yang dilakukan terhadap komunitas tersebut. 

Diperkirakan 40.000 orang Rohingya, minoritas tanpa kewarganegaraan, mayoritas Muslim, tinggal di India setelah melarikan diri dari penganiayaan selama bertahun-tahun di Myanmar yang mayoritas beragama Budha.

Ketujuh orang yang dikirim kembali itu telah ditahan di penjara sejak 2012 karena masuk secara ilegal.

Tahun lalu, Pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi telah menggambarkan para imigran gelap Rohingya sebagai ancaman keamanan nasional dan meminta pemerintah negara bagian untuk mengidentifikasi dan mendeportasi mereka.

Bhaskar Jyoti Mahanta, tdirektur jenderal polisi di negara bagian Assam di timur laut, mengatakan bahwa tujuh orang itu akan diserahkan kepada pemerintah Myanmar di perbatasan pada Kamis pagi."Ini adalah prosedur rutin, kami mendeportasi semua orang asing ilegal," kata Mahanta.

Namun seorang pejabat hak asasi manusia PBB mengatakan, pemulangan secara paksa terhadap Rohingya melanggar hukum internasional. "Pemerintah India memiliki kewajiban hukum internasional untuk sepenuhnya mengakui diskriminasi yang dilembagakan, penganiayaan, kebencian dan pelanggaran HAM berat yang orang-orang ini telah hadapi di negara asal mereka dan memberi mereka perlindungan yang diperlukan," kata Pelapor khusus PBB tentang rasisme, Tendayi Achiume, dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, tidak menjawab panggilan telepon pada hari Rabu dari Reuters mencari komentar tentang penyerahan para pria itu. Bulan lalu, dia mengatakan dia tidak akan lagi berbicara dengan media melalui telepon tetapi hanya pada konferensi dua minggu.

Lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi militer Myanmar setahun yang lalu.

Para pejabat PBB menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis. Myanmar membantah tuduhan itu, mengatakan militernya melakukan operasi kontra-pemberontakan setelah serangan terhadap pasukan keamanan yang dilakukan oleh militan Rohingya pada Agustus tahun lalu.

Aktivis hak asasi di India telah menentang perintah pemerintah untuk mengirim kembali Rohingya dan Mahkamah Agung sedang mendengarkan petisi untuk menghentikan deportasi. Al Jazeera /osi