DIALEKSIS.COM | Dunia - Jaksa Agung Peru telah meluncurkan 11 penyelidikan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas lebih dari tiga lusin kematian yang sebagian besar warga sipil dalam protes massa anti-pemerintah yang telah mengguncang negara Amerika Selatan itu selama lebih dari sebulan.

Kantor Patricia Benavides pada hari Jumat (13/1/2023) mengumumkan bahwa penyelidikan akan difokuskan pada bentrokan kekerasan antara demonstran dan pasukan keamanan di wilayah selatan Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac dan Ucayali, serta ibu kota Peru, Lima.

Pencopotan mantan Presiden sayap kiri Pedro Castillo bulan lalu memicu kerusuhan yang terus berlanjut, yang telah merenggut nyawa sedikitnya 41 warga sipil dan satu petugas polisi.

Kongres yang dipimpin oposisi Peru memilih untuk mencopot Castillo dari jabatannya pada 7 Desember setelah dia mencoba untuk "sementara" membubarkan badan legislatif dan memerintah dengan keputusan sebelum upaya pemakzulan ketiga dari kepresidenannya yang diperangi.

Mantan wakil presiden Castillo, Dina Boluarte, menggantikan Castillo setelah pemakzulannya.

Boluarte telah menghadapi seruan untuk mundur dari pengunjuk rasa, banyak dari mereka juga menuntut pemilihan awal dan pembebasan Castillo, yang berada dalam penahanan pra-sidang atas tuduhan "pemberontakan" dan "konspirasi". Dia membantah tuduhan itu.

Pada pertengahan Desember, presiden baru mengumumkan keadaan darurat nasional selama 30 hari untuk membendung protes, menangguhkan kebebasan sipil tertentu dan mengizinkan pasukan keamanan Peru untuk dikerahkan. Boluarte juga mendesak “perdamaian, ketenangan dan persatuan”.

Namun demonstrasi terus berlanjut, dan awal pekan ini, pada 9 Januari, setidaknya 17 pengunjuk rasa tewas di Peru selatan pada hari kekerasan paling mematikan sejauh ini.

Kelompok hak asasi manusia menuduh pihak berwenang menggunakan senjata api pada pengunjuk rasa dan menjatuhkan bom asap dari helikopter. Tentara mengatakan pengunjuk rasa telah menggunakan senjata dan bahan peledak rakitan.

Pada hari Selasa, Amnesty International mendesak pihak berwenang Peru untuk mengakhiri apa yang disebutnya "penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional" terhadap warga sipil setelah kematian di selatan negara itu, yang merupakan benteng dukungan untuk Castillo, mantan guru pedesaan dan pemimpin serikat pekerja.

“Eskalasi kekerasan yang terjadi di Peru tidak dapat diterima. Penindasan negara terhadap demonstran dan hilangnya nyawa manusia memperburuk krisis,” kata Marina Navarro, direktur eksekutif Amnesty International Peru, dalam sebuah pernyataan.

Kekerasan mematikan itu juga mendorong Benavidez, jaksa agung, untuk membuka penyelidikan awal "genosida" terhadap Boluarte dan beberapa menteri.

Sementara itu, 17 orang yang tewas dimakamkan Kamis di Juliaca, sebuah kota di wilayah Puno selatan dekat perbatasan Bolivia di mana pengunjuk rasa mencoba mengambil alih bandara awal pekan ini. [Aljazeera]