DIALEKSIS.COM | Jakarta - Korea Utara menolak ide pembicaraan dengan Washington dan menyebut diplomasi Amerika Serikat "palsu" setelah Presiden Joe Biden mengatakan pihaknya terbuka untuk negosiasi diplomatik soal denuklirisasi.

Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan melalui kantor berita setempat, KCNA, bahwa diplomasi tersebut "papan tanda palsu" dari Amerika Serikat untuk "menutupi tindakan permusuhannya".

Korut juga memperingatkan Presiden Biden bahwa dia telah membuat "blunder besar" dengan sikap yang "ketinggalan zaman" terhadap negara Asia itu.

Biden sebelumnya mengatakan dalam pidato pertamanya di depan Kongres, pada Rabu (28/4), bahwa dirinya akan menggunakan "diplomasi serta pencegahan keras" untuk menahan ambisi nuklir Korea Utara.

Gedung Putih kemudian mengatakan pada Jumat (30/4) bahwa gol mereka adalah tetap "denuklirisasi seutuhnya di Semenanjung Korea".

Sekretaris Pers Biden, Jen Psaki mengatakan kebijakan Amerika Serikat akan melihat "sebuah pendekatan praktis, terukur, yang membuka dan akan mengeksplorasi diplomasi" dengan Korea Utara.

Psaki memberikan sedikit indikasi tentang inisiatif diplomatik apa yang akan muncul, namun menyebut bahwa Biden telah belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya.

AFP menyebut pemerintahan AS sebelumnya kesulitan dalam menghadapi kediktatoran Korea Utara, atau dalam beberapa tahun terakhir, persenjataan nuklir mereka yang terus berkembang.

Psaki mengatakan Washington tidak akan "fokus mencapai kesepakatan besar" yang tampak mengacu pada kesepakatan dramatis yang awalnya dijanjikan oleh mantan presiden Donald Trump kala bertemu Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Ia juga menyebut Gedung Putih juga tidak akan mengikuti pendekatan yang lebih kaku yang disebut sebagai "kesabaran strategis" yang dilakukan Barack Obama.

Pada April 2021, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih pada 21 Mei mendatang, mendesak Biden untuk terlibat langsung dengan Kim Jong-un perihal denuklirisasi.[CNN Indonesia]