Gelombang protes warga sipil terus terjadi di Sudan, sejak militer negara itu melakukan kudeta berdarah, sudah lebih 100 sipil tewas. Negara itu sangat mencekam

Kantor Berita Al Jazeera menyebutkan kelompok protes Sudan menyerukan 'pembangkangan sipil' secara nasional, Asosiasi Profesional Sudan mengatakan kampanye berlanjut hingga militer mentransfer kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Kelompok protes utama Sudan telah mengumumkan kampanye "pembangkangan sipil" nasional yang dikatakannya akan berjalan sampai para jenderal yang berkuasa di negara itu memindahkan kekuasaan ke pemerintah sipil.

Seruan oleh Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang pertama kali melancarkan protes terhadap mantan Presiden Omar al-Bashir, terjadi beberapa hari setelah penumpasan berdarah terhadap demonstran yang menyebabkan puluhan orang tewas di ibukota Khartoum.

"Gerakan pembangkangan sipil akan dimulai hari Minggu dan berakhir hanya ketika pemerintah sipil mengumumkan dirinya berkuasa di televisi pemerintah," kata SPA dalam sebuah pernyataan.

"Ketidaktaatan adalah tindakan damai yang mampu membawa senjata persenjataan terkuat di dunia," tambah pernyataan itu.

Masih belum jelas bagaimana kampanye akan berlangsung di jalan-jalan, terutama di Khartoum di mana semua jalan utama dan kotak telah ditinggalkan sejak penumpasan hari Senin.

Dipimpin oleh para pria yang mengenakan seragam militer, serangan terhadap aksi duduk selama berminggu-minggu di luar kompleks tentara itu menewaskan sedikitnya 113 orang, menurut dokter yang dekat dengan para demonstran.

Kementerian kesehatan mengatakan 61 orang tewas dalam penumpasan itu, 52 di antaranya oleh "amunisi hidup" di Khartoum.

Para saksi mata mengatakan serangan itu dipimpin oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang ditakuti, yang memiliki asal-usul dalam milisi Janjaweed yang terkenal kejam, yang dituduh melakukan pelanggaran dalam konflik Darfur antara 2003 dan 2004.

Hari setelah pembicaraan mediasi

Seruan untuk "pembangkangan sipil" datang sehari setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengunjungi Khartoum, berusaha untuk menghidupkan kembali pembicaraan antara para jenderal dan para pemimpin protes mengenai transisi negara itu.

Dewan militer Sudan merebut kekuasaan pada April setelah mengusir Bashir di belakang protes berbulan-bulan terhadap pemerintahan tiga dekade.

Sejak itu, ia menolak seruan dari pengunjuk rasa dan negara-negara Barat untuk mentransfer kekuasaan ke pemerintahan sipil.

Beberapa putaran pembicaraan dengan para demonstran akhirnya macet pada pertengahan Mei.

Dalam upaya untuk menghidupkan kembali negosiasi, perdana menteri Ethiopia mengadakan pertemuan terpisah dengan kedua pihak di Khartoum pada hari Jumat.

"Tentara, rakyat dan kekuatan politik harus bertindak dengan keberanian dan tanggung jawab dengan mengambil langkah cepat menuju periode transisi yang demokratis dan konsensual," kata Abiy dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan.

"Tentara harus melindungi keamanan negara dan rakyatnya serta kekuatan politik harus memikirkan masa depan negara."

Namun tiga anggota delegasi oposisi yang bertemu dengan perdana menteri Ethiopia kemudian ditangkap, kata pembantu mereka, Sabtu.

Politisi oposisi Mohamed Esmat ditahan pada hari Jumat, sementara Ismail Jalab, pemimpin pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N), diambil dari rumahnya semalam.

"Sekelompok pria bersenjata datang dengan kendaraan pada pukul 3:00 pagi (0100 GMT) dan mengambil Ismail Jalab ... tanpa memberikan alasan apa pun," kata salah seorang pembantunya, Rashid Anwar, kepada kantor berita AFP. Dia mengatakan juru bicara SPLM-N Mubarak Ardol juga ditahan.

Esmat dan Jalab sama-sama anggota terkemuka dari Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan, sebuah payung partai oposisi dan beberapa kelompok pemberontak.

Aliansi, di mana SPA adalah anggota kunci, adalah penyelenggara utama protes massa sejak Desember yang menyebabkan pemecatan Bashir.

Tegang Khartoum

Penangkapan para pemimpin mengancam akan semakin mempersulit upaya untuk merekonsiliasi gerakan protes dan para jenderal.

"Dewan Militer Transisi tidak benar-benar serius bernegosiasi dengan warga sipil. Ini tidak mungkin lebih mencolok di mata oposisi dan tentu saja melumpuhkan segala upaya untuk bergerak maju dalam negosiasi." Eric Reeves, peneliti Sudan di Universitas Harvard, mengatakan kepada Al Jazeera.

Sementara itu, para aktivis menyerukan pasukan keamanan di belakang serangan mematikan pada sit-in untuk dibawa ke pengadilan. "Kami ingin akuntabilitas untuk setiap darah," Mohammed Ameen, seorang aktivis kepada Al Jazeera.

Ameen mengatakan harus ada dewan militer baru yang harus memiliki misi - untuk menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil.

Sejak penumpasan itu, sebagian besar penduduk Khartoum telah berlindung di dalam ruangan dan jalanan telah sepi. Anggota dan tentara RSF pada hari Sabtu membersihkan jalan-jalan utama Khartoum yang dihadang oleh para pengunjuk rasa.

Demonstran telah menggunakan ban, batang pohon dan batu untuk mendirikan barikade darurat, yang telah diperingatkan oleh para jenderal tidak akan ditoleransi.

Kepala RSF dan wakil kepala dewan militer, Letnan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, memperingatkan dia tidak akan mentolerir "kekacauan".

Beberapa barikade tetap ada, kata para saksi pada hari Sabtu, tetapi tempat protes di markas militer itu di luar batas.